REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sejumlah pihak mengaku kecewa dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Palu. Mantan ketua umum PB HMI MPO 2018-2020 Zuhad Aji Firmantoro menilai tidak ada tempat bagi cendikia berlatar belakang akademisi dan perwakilan perempuan yang terpilih sebagai Presidium Nasional.
Sembilan Presidium Nasional yang terpilih diisi mayoritas politikus dari partai politik. Presidium KAHMI 2022-2027 terpilih yakni, Ahmad Doli Kurnia (Golkar) dengan 417 suara, Ahmad Yohan (PAN) 343 suara, Herman Khaeron (Demokrat) 318 suara, Saan Mustopa (Nasdem) 316 suara, M Rifqinizamy Karsayuda (PDIP) 311 suara, Abdullah Puteh (anggota DPD dari Aceh) 295 suara, Romo HR Muhammad Syafii (Gerindra) 290 suara, Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) 284 suara, dan Sutomo 278 suara.
Aji mengaku, sejumlah kandidat mengeluh dengan proses pemilihan yang tercipta serupa pasar gelap. Ia menuturkan, semangat untuk menjadi bagian dari sembilan presidium KAHMI perlahan meredup karena ditengarai setiap suara mesti punya harga tertentu.
"Visi dan gagasan tak lagi menjadi variabel yang berharga, nyaris tak mendapat tempat di panggung Munas KAHMI yang sejatinya mulia dan terhormat," tuturnya dalam keterangan, Senin (5/12/2022).
Aji juga mengaku kecewa karena Munas dinilainya tereduksi sekadar arena pertarungan para politikus menjelang 2024. Padahal, sebagai alumni HMI, dia membayangkan, Munas KAHMI menjadi ajang adu ide gagasan, adu visi kenegaraan, dan keumatan para cendikia yang berhimpun di KAHMI.
"Apalagi di tengah kompleksitas persoalan kebangsaan, harusnya KAHMI turun memberikan pandangan alternatifnya. Namun bayangan itu sirna, sekadar fatamorgana dan halusinasi," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Munas yang menghasilkan para politikus Senayan duduk di Presidium Nasional itu, cacat secara yuridis. Hal itu mengacu pada Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga KAHMI yang menyatakan Presidium Majelis Nasional terdiri dari 9 (sembilan) orang, sedapat mungkin mencerminkan kewilayahan dan kompetensi atau profesi anggota KAHMI.
Menurut Aji, tidak terakomodirnya keterwakilan perempuan di Presidium Nasional KAHMI juga menjadi preseden buruk. Dalam daftar calon terdapat enam kandidat perempuan. Ia menilai fakta ini menunjukkan abainya KAHMI pada isu kesetaraan gender yang telah lama diperjuangkan pegiat HAM, yang banyak diantaranya adalah alumni HMI.
"Hasil Munas ini jelas menggugat kepekaan warga KAHMI terhadap konsep afirmatif berbasis gender," tambah dia.
Eksponen HMI angkatan 66 yang juga Sekjen PB HMI era Nurkholis Majid, Nazar Nasution juga menyatakan kekecewaannya terhadap hasil Munas KAHMI di Palu. Ia mengatakan, KAHMI seharusnya tidak terkotak-kotak sebagai dampak dari pertarungan politik.
Menurut Nazar, alumni HMI justru harus lebih berperan demi terwujudnya persatuan bangsa. KAHMI, tidak hanya menghimpun para politikus, tetapi juga kalangan akademisi atau birokrat yang merupakan potensi penting di lingkungan KAHMI. Termasuk kalangan praktisi yang terdiri dari para pengusaha, birokrat, professional, dokter, pengacara, hingga LSM.
"Jika tidak, KAHMI justru akan terjerembab menjadi teladan buruk bagi persatuan umat. Menjadi contoh kelabu bagi kohesi sosial keumatan dan kebangsaan yang selama ini dijaga oleh para senior pendahulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
