Wednesday, 17 Rajab 1444 / 08 February 2023

Zaman Dulu Ada Kerja Paksa, Jokowi: Zaman Modern Malah Muncul Ekspor Paksa

Sabtu 03 Dec 2022 01:32 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal kekalahan Indonesia kalah dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah, namun Jokowi meminta agar tak perlu takut dan berkecil hati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal kekalahan Indonesia kalah dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah, namun Jokowi meminta agar tak perlu takut dan berkecil hati.

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Jokowi sebut Indonesia pastikan lanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal kekalahan Indonesia kalah dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah, namun Jokowi meminta agar tak perlu takut dan berkecil hati.

Ia menegaskan bahwa Indonesia akan tetap melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah bagi negara dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Sekali lagi, kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah digugat EU kemudian kita kalah, kemudian kita mundur. Ndak,” kata Jokowi di Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12).

Jokowi mengatakan, kekalahan Indonesia dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel ini seolah-olah memaksa Indonesia untuk kembali mengekspor kekayaan alamnya ke luar negeri. Karena itu, ia pun kemudian menyebut dengan istilah ‘ekspor paksa’ di zaman modern ini.

“Potensi kita ini gede sekali, mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok,” ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, meskipun mengalami kekalahan, Indonesia akan mengajukan banding dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel ini. Menurut dia, negara maju tidak akan rela jika negara lain juga menjadi negara yang maju.

Meskipun begitu, Jokowi mengatakan agar tak perlu sakit hati atas perlakuan negara lain terhadap kekayaan SDA Indonesia. Namun, Indonesia perlu tetap berusaha agar bisa menjadi negara yang maju.

“Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara yang maju, juga banyak yang ga rela,” ungkapnya.

Sebelumnya, di acara peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional investasi tahun 2022, Rabu (30/11), Jokowi menyampaikan larangan ekspor bahan mentah nikel selama ini telah meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Tujuh tahun yang lalu, kata dia, nilai ekspor nikel hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS dalam setahun atau sekitar Rp 20 triliun.

Namun setelah dilakukannya hilirisasi industri dengan membangun industri smelter di dalam negeri, nilai ekspor nikel pada 2021 mengalami peningkatan menjadi 20,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun. Selain itu, neraca perdagangan juga mengalami surplus selama 29 bulan terakhir.

“Dari Rp 20 T meloncat ke Rp 300 T lebih. 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya. Terus yang lain seperti apa, apa kita mau terus-teruskan ekspor bahan mentah. Ekspor bahan mentah endak,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta jajarannya agar menjalin kerja sama dengan investor baik asing maupun dalam negeri untuk membangun hilirisasi industri.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA