REPUBLIKA.CO.ID, Dedy Darmawan Nasution/Wartawan Harian Republika
Peran Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) kian strategis dalam meningkatkan kemandirian petani terhadap pupuk di tengah krisis pupuk dunia. Ketergantungan petani pada pupuk bersubsidi yang jumlahnya terbatas, perlu disikapi dengan menjamin keterjangkauan dan kemudahan akses pupuk non subsidi.
Situasi itu ditangkap PIHC melalui peningkatan porsi bisnisnya di sektor komersial, lengkap dengan jaringan outlet yang dapat dijangkau petani. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, menyatakan siap jika permintaan para petani terhadap pupuk non subsidi mengalami kenaikan.
"Kita akan kedepankan komersial karena itu memudahkan petani (mendapatkan pupuk) karena kita sadar anggaran subsidi pupuk terbatas. Kita harus penuhi kekurangannya dengan pupuk komersial," kata Bakir Pasaman saat ditemui Republika.co.id, beberapa waktu lalu di Badung, Bali.
Langkah perseroan bakal diawali dengan membangun jaringan outlet dengan nama "Kios Pe-I" yang khusus menyediakan pupuk non subsidi. Bakir pun menargetkan penambahan Kios Pe-I sebanyak 1.000 kios per tahun mulai 2023 mendatang.
Seperti diketahui, rata-rata produksi pupuk dari Pupuk Indonesia mencapai sekitar 14 juta ton per tahun. Adapun pada 2022, penyediaan pupuk subsidi hanya dialokasikan sebanyak 9 juta ton sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
Sementara itu, Bakir mencatat, total kebutuhan pupuk subsidi secara nasional bagi petani mencapai sekitar 16 juta per tahun."Jadi masih ada porsi yang harus diisi oleh produk komersial. Saya yakin nanti mungkin berimbang (penjualannya) antara komersial dan subsidi. Kalau komersial kurang, ya kita tambah," ucapnya.
Perubahan arah bisnis perseroan itu juga telah diminta oleh Menteri BUMN Erick Thohir agar Pupuk Indonesia tidak hanya mengandalkan bisnis produk subsidi. Selain itu, DPR dan Ombudsman telah menyarankan agar bisnis komersial terus ditingkatkan.
Pihaknya meyakini, harga pupuk komersial di Kios Pe-I mampu bersaing dengan pupuk asal impor. Namun, tanpa mengesampingkan kualitas produk Pupuk Indonesia yang mengikuti SNI.
Bakir optimistis dengan terus ditambahnya jaringan kios pupuk non subsidi, petani akan lebih mudah mendapatkan pupuk komersial dari Pupuk Indonesia. Ia pun tak menampik, selama ini cukup sulit bagi petani untuk memperoleh produk komersial Pupuk Indonesia karena penjualannya dilakukan lewat kios-kios umum.
"Kualitas baik, harga kompetitif, dan mudah didapatkan. Mudah-mudahan ini jadi titik balik masuk ke era bisnis komersial. Kami juga berusaha supaya tidak memberatkan pemerintah dalam hal subsidi," ujarnya.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal, menambahkan, pengembangan 1.000 kios pupuk komersial ini dilakukan dengan skema kemitraan dealer owned dealer operated (DODO). Skema itu ditawarkan kepada perorangan maupun badan usaha yang memiliki kelengkapan izin usaha penjualan retail.
Kelebihan kios pupuk komersil Pupuk Indonesia dapat memberikan jaminan yang menjadi keuntungan atau nilai tambah untuk para mitra. Jaminan yang dimaksud seperti keaslian produk pupuk, jaminan kualitas produk, dan jaminan ketersediaan pupuk.
Sementara memulai pengembangan komersial, perseroan turut mendampingi petani dalam penggunaan pupuk berimbang lewat Program Makmur. Mereka yang didampingi diberikan asistensi untuk bijak menggunakan pupuk sesuai kebutuhannya.
Pupuk yang digunakan pun non-subsidi namun dengan jaminan hasil produksi bakal lebih baik dan memberikan pendapatan lebih tinggi.
Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kesempatan berbeda menjelaskan, para petani yang bergabung dalam program Makmur dipastikan mendapat banyak manfaat. Mulai dari peningkatan produktivitas maupun penghasilan pertanian.
"Melalui program Makmur produksinya bisa meningkat, biasanya (padi) 7 ton per hektare kalau di Makmur 8-9 ton per hektare. Ini berdasarkan beberapa hasil di lapangan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
