REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan ada ratusan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yang akan menjabat sementara. Penunjukkan akan dilaksanakan pemerintah pusat dan presiden sebagai pemilik otoritas.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan, isu ini tentu akan sangat seksi. Sebab, akan menentukan mau dibawa ke mana ASN-ASN ini, mereka tidak terlepas dari kepentingan yang ditumpangkan mereka yang menunjuk.
Ia mengingatkan, plt harus profesional menjalankan amanah sementara yang mereka emban. Jadi, Gaus menekankan, mereka tidak boleh menggiring ASN untuk memilih partai tertentu, memilih calon presiden atau calon wakil presiden tertentu.
Gaus berpendapat, ini merupakan tugas dari seluruh elemen bangsa. Karenanya, ia menilai, pengawasan terhadap ASN ini perlu dilakukan sungguh-sungguh karena UU sebenarnya sudah tegas menyatakan ASN tidak boleh ikut dalam politik praktis.
"Tapi, di lapangan, sudah lima kali kita pemilu, ini jadi sesuatu yang perlu kita siasati, kita perlu memberikan pendidikan politik, memberikan kecerdasan kepada pemilih agar dia cerdas dalam menentukan pilihan," kata Gaus, Selasa (29/11).
Komisi II sendiri, lanjut Gaus, sudah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan itu. Turun ke lapangan meminta semua elemen masyarakat agar menjadi pemilih cerdas, jangan sampai mau diintervensi pihak manapun.
Masalahnya, ia merasa, plt-plt ini diberikan amanah untuk memiliki otoritas. Walaupun aturan-aturan main yang mengatur sudah ditetapkan, berdasarkan data empiris sulit memisahkan antara jabatan dengan kepentingan politik yang ada.
Ia mengingatkan, ASN-ASN ini merupakan panutan di manapun mereka tinggal. Maka itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap mereka, dan harus ada efek jera kalau ada yang politik praktis. Sehingga, menjadi model bagi plt-plt di tempat lain.
"Bagaimanapun, kita merindukan pemilu yang demokratis, pemilu berintegritas, jurdil, selalu disuarakan, tapi baru dalam bentuk retorika," ujar Gaus.
Gaus berharap, siapapun presidennya, ada semacam beban moral bagi semua orang. Ada semacam legacy ketika menjadi anggota dewan, berada di kabinet, menjadi presiden atau wakil presiden, ada catatan penting yang dikenang masyarakat.
"Artinya, kita berharap, pemimpin bangsa ini harus jadi negarawan, untuk jadi negarawan ada kewajiban moral bagi kita meningkatkan kualitas pemilu ke pemilu," kata Gaus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
