REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan pasokan beras kembali terjadi di akhir tahun ini sejak dalam tiga tahun terakhir situasi perberasan nasional cenderung kondusif. Ketidakakuratan data berujung pada opsi impor beras yang sensitif di tengah capaian Indonesia yang baru saja mencapai swasembada.
Pengamat Pangan, dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menuturkan, persoalan pangan belakangan ini sangat relevan dengan data yang valid khususnya Neraca Komoditas yang telah disusun oleh pemerintah.
"Jadi dari sisi regulasi, ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi data pangan, informasi pangan. Lalu dari sisi proses perlu memastikan akuntabilitas neraca komoditas," kata Khudori dalam webinar, Senin (28/11/2022).
Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Tatang Yulio, mengatakan, neraca komoditas adalah data dan informasi situasi konsumsi dan produksi untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri.
Adapun, Neraca Komoditas telah disusun sejak tahun lalu dan diharapkan dapat membantu perbaikan pendataan neraca pangan dalam setahun. "Dari situ akan muncul angka termasuk yang dapat dipenuhi oleh impor," kata dia.
Tatang menuturkan, pada awal Desember mendatang, pemerintah akan menetakan kuota final neraca pangan tahun 2023. Nantinya akan diketahui seberapa besar proyeksi produksi dalam negeri dan importasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Bahan pokok yang masuk dalam Neraca Komoditas di antaranya gula, garam, daging, ikan, dan beras.
Seperti diketahui, Perum Bulog telah bersiap untuk melakukan importasi beras sebanyak 500 ribu ton dari sejumlah negara yang belum dijelaskan detail. Impor dilakukan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tengah menipis hingga tersisa 570 ribu ton dari batas minimal yang dianggap aman sebesar 1,2 juta ton.
Minimnya realisasi ditengari akibat tidak adanya pasokan beras dalam negeri yang sesuai untuk dapat diserap oleh Bulog.
Realisasi serapan beras dalam negeri oleh Bulog dalam sepekan terakhir hanya mencapai 26.500 ton. Jumlah itu jauh dari yang ditargetkan sebesar 600 ribu ton dari produksi dalam negeri yang dijanjikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Pintu impor beras siap dibuka akhir tahun ini.
Sebelumnya Komisi IV DPR memberikan waktu kepada Kementan selama enam hari untuk dapat menyediakan pasokan beras lokal sebanyak 600 ribu ton untuk dibeli oleh Bulog dan disimpan sebagai cadangan beras pemerintah.
Itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV pada Rabu (23/11/2022) pekan lalu. Namun, Bulog mencatat hingga Senin (28/11/2022), realisasi penyerapan beras lokal hanya mencapai 26.500 ton. Adapun jumlah cadangan beras saat ini hanya 570 ribu ton, jauh dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,2 juta ton.
Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaluddin Iqbal, menuturkan, upaya penyerapan beras telah dilakukan secara maksimal di seluruh daerah yang potensial.
"Kita tidak hanya menunggu di gudang, tapi teman-teman melakukan komunikasi mencari barang-barang (beras) itu karena kita prioritas pengadaan dalam negeri dan dibeli secara komersial," katanya kepada Republika.co.id.
Ia menuturkan, Bulog siap membeli beras lokal seharga Rp 10.200 per kg, lebih tinggi dari penawaran sebelumnya Rp 9.700 per kg.
Melihat minimnya realisasi ketersediaan beras dalam sepekan terakhir, Awaluddin mengatakan, Bulog siap melakukan seluruh opsi untuk meningkatkan cadangan berasnya, khususnya importasi.
"Prinsipnya kita siap semuanya, karena sudah disampaikan saat rapat bersama DPR. Hal yang penting akan kita lakukan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
