REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pada gelaran CEO OPZ Forum 2022, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggota Forum Zakat berkomitmen menguatkan peran zakat dalam pembangunan negara.
“Kami terus memperbanyak program nyata pemberdayaan masyarakat yang berbasis dana zakat yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Program ini kami selaraskan dengan indikator SDGs dan RPJMN serta membuka lebar kolaborasi lintasstakeholder agar manfaat semakin meluas,” jelas Bambang Suherman, di Hotel Millenium, Jakarta Rabu (2/11/2022).
Setelah pandemi, Indonesia masih menghadapi isu kemiskinan ekstrem yaitu kondisi dimana pendapatan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, di mana garis kemiskinan ekstrem setara dengan 1,9 dolar AS pada PPP (Purchasing Power Parity) 2011 dengan target capaian di angka 0% pada tahun 2024. “Belum lagi ancaman resesi global di tahun 2023. Resesi ekonomi bisa memicu kebangkrutan ekonomi yang ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial,” tambahnya.
Sejumlah dampak resesi yang berisiko dialami masyarakat di antaranya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, pemutusan kerja, kenaikan harga pasokan energi, dan naiknya angka kemiskinan. Hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi setiap negara untuk menjaga angka kemiskinan dari peningkatan jika terjadi resesi global tahun 2023.
“Dalam meluaskan manfaat program dan penerima manfaat OPZ di Indonesia di tengah tantangan kemiskinan ekstrem yang diperparah dengan resesi, Forum Zakat melakukan transformasi digital untuk mengintegrasi data, memudahkan pembayaran ZIS dan mempercepat proses layanan OPZ melalui digitalisasi,” beber Bambang.
Jadi, selain peningkatan tata kelola, penguatan distribusi program yang berdampak, transformasi digital menjadi upaya untuk mempercepat proses layanan OPZ. Berdasarkan survei terdapat enam tantangan transformasi digital. Tantangan tersebut antara lain terdiri atas kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), isu kebijakan dan regulasi, isu keamanan dan perlindungan privasi, isu infrastruktur teknologi informasi (TI), integrasi sistem dan layanan, serta resistensi organisasi.
“Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu disusun strategi dan solusi bersama dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui perwujudan transformasi digital dalam gerakan zakat,” lanjutnya.
Terakhir, Forum Zakat senantiasa menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. “Kami dorong aspek legalitas perijinan, akuntabilitas lembaga, hingga peningkatan kompetensi dan sertifikasi amil, misi dalam memperkuat OPZ dan mewujudkan cita-cita ideal zakat di Indonesia,” kata Bambang.
CEO OPZ Forum 2022 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bimas Islam Kementerian Agama Tarmizi Tohor, dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi,. Hadir pula Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia M. Asrorun Ni’am Sholeh, Pimpinan Baznas RI, Achmad Sudrajat, dan seluruh Pimpinan/CEO OPZ se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
