Saturday, 9 Jumadil Awwal 1444 / 03 December 2022

Menpora: Pemerintah Berhati-hati Agar tidak Terkena Sanksi FIFA

Jumat 07 Oct 2022 19:19 WIB

Red: Endro Yuwanto

Menpora Zainudin Amali (tengah) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau lokasi tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Ahad (2/10/2022). Berdasarkan identifikasi dari tim Disaster Victim Identification (DVI) dan Dinas Kesehatan Pemkab dan Kota Malang tercatat 131 korban meninggal dalam peristiwa itu.

Menpora Zainudin Amali (tengah) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau lokasi tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Ahad (2/10/2022). Berdasarkan identifikasi dari tim Disaster Victim Identification (DVI) dan Dinas Kesehatan Pemkab dan Kota Malang tercatat 131 korban meninggal dalam peristiwa itu.

Foto: ANTARA/Zabur Karuru
Pemerintah tidak mau masuk ke ranahnya federasi dalam hal ini PSSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut pemerintah mengambil langkah hati-hati dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Ini agar Indonesia tidak terkena sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

"Jadi pemerintah menjaga betul di mana area pemerintah, dan pemerintah tidak mau masuk ke ranahnya federasi karena kita tidak mau terulang lagi seperti yang 2015, di mana pemerintah masuk terlalu dalam sehingga FIFA melihat ada intervensi," kata Menpora Zainudin Amali, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga

Pada 30 Mei 2015, FIFA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia yaitu berupa pencabutan keanggotaan PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia, larangan tim nasional, maupun klub Indonesia mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC dan larangan bagi setiap anggota dan official PSSI mengikuti program pengembangan, kursus, atau latihan dari FIFA dan AFC selama sanksi belum dicabut.

Selama PSSI dibekukan dan Indonesia mendapat sanksi FIFA, tidak ada kompetisi resmi yang bergulir di Tanah Air hingga 13 Mei 2016.

"Ini saya jaga betul, tapi kita membantu dan memfasilitasi tanpa kita harus mengintervensi. Kemarin disepakati dan memang sebenarnya itu sudah jalan," jelas Amali.

Menpora menyebut seluruh aturan baik aturan FIFA maupun aturan PSSI akan diintegrasikan termasuk dengan aturan-aturan di kepolisian, khususnya tentang pengamanan.

"Nanti akan keluar jadi satu aturan yakni dari pihak Polri dengan tetap mengadopsi semua aturan di FIFA maupun PSSI. Sebenarnya FIFA dan PSSI kan sama, karena PSSI itu mengambil dari aturan dari statuta FIFA, jadi statuta PSSI itu sebagian besar adalah yang berlaku di FIFA," jelas Amali.

Selain itu, Kemenpora juga akan mengundang PSSI, berbagai klub sepak bola, organisasi suporter, dan panitia untuk merancang kompetisi agar makin baik dan tragedi Kanjuruhan tak terulang.

"Jadi saya masih menjalankan fungsi sebagai Menpora, sama sekali saya tidak berfungsi sebagai wakil ketua TGIPF. Pak Presiden kan minta ke saya bersama-sama PSSI untuk mengevaluasi secara total tentang sistem pertandingan, manajemen pengamanan," kata Amali.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA