Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

Komisioner Komnas HAM yang Terpilih Diharapkan Junjung Independensi

Kamis 06 Oct 2022 01:10 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bilal Ramadhan

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama wakil ketua DPR dan para Anggota Komnas HAM terpilih periode 2022-2027 berfoto dalam rapat Paripurna DPR Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Amnesty Internasional berharap komisioner Komnas HAM terpilih menjunjung independensi

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama wakil ketua DPR dan para Anggota Komnas HAM terpilih periode 2022-2027 berfoto dalam rapat Paripurna DPR Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Amnesty Internasional berharap komisioner Komnas HAM terpilih menjunjung independensi

Foto: Prayogi/Republika.
Amnesty Internasional berharap komisioner Komnas HAM terpilih menjunjung independensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap para komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terpilih dapat menunjukkan komitmen sebesar-besarnya terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Ia juga berpesan agar mereka wajib bekerja secara independen. 

"Selamat mengemban tugas ke depan bagi rekan-rekan komisioner yang baru saja terpilih. Kami menantikan komitmen dan independensi komisioner terpilih untuk mengawal penegakan hak asasi manusia di negara ini," kata Usman dalam keterangannya, Rabu (5/10). 

Baca Juga

Usman berpesan bahwa independensi dalam penegakan HAM sangat penting. Sebab hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi Komnas HAM. 

"Apalagi jika dikaitkan dengan akuntabilitas negara. Independensi sangat penting karena komisioner terpilih akan melewati tahun politik 2024 di mana pelanggaran HAM rentan terjadi," ujar Usman. 

Usman menyinggung tugas tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini mengingat Komnas HAM memiliki banyak pekerjaan rumah terkait pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Munir. 

"Kami mendesak komisioner Komnas HAM yang baru untuk segera menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Kami mendorong komisioner baru menunjukkan kemauan dan keseriusan terhadap penyelesaian kasus ini serta tidak lagi mengulangi penundaaan agar kasus Munir bisa benar-benar diselesaikan secara tuntas dan keadilan bisa tercapai," ucap Usman. 

Sebelumnya, pada tanggal 4 October 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Adapun 9 calon anggota Komnas HAM terpilih, yaitu: Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro (Ketua), Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, dan Uli Parulian Sihombing

Di sisi lain, pada 12 Agustus 2022, Komnas HAM memutuskan untuk membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat untuk kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. Tim tersebut dibentuk untuk mencari tahu ada tidaknya bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut.

Pada 7 September 2020, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyampaikan Legal Opinion atau Pendapat Hukum atas Kasus Meninggalnya Munir kepada Komnas HAM, sebagai bagian dari pengaduan resmi, untuk mendesak Komnas HAM agar segera memulai proses penyelidikan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir berdasarkan UU Pengadilan HAM.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA