REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Bentuk kerja sama yang dijalin ditujukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Di dalamnya pemerintah akan memberikan bantuan berupa identifikasi perencanaan dan proyek percontohan di daerah-daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem," ucap Airlangga saat Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan di Smesco Jakarta, Senin (3/10/2022).
Menko Airlangga mengatakan, MoU tersebut digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan.
"Pemerintah juga sedang menyusun revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas guna mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu," katanya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.
"Semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang dicanangkan presiden. Di mana kita memastikan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar empat di dunia dan memastikan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia,” ujar Arsjad.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo yang hadir secara langsung juga menyampaikan dalam menghadapi situasi tantangan global harus ada sinergi kerja sama yang kompak antara pemerintah, UMKM, dan swasta.
"Kita perlu yang namanya Indonesia incorporated. Yang besar, yang menengah, dan yang kecil bekerja sama menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan secara konkret," ucap Presiden.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Sekretaris Kabinet Pramonong Anung Wibowo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
