Selasa 04 Oct 2022 06:36 WIB

Pemkab Bogor akan Fokus Kendalikan Inflasi

Pemkab Bogor akan melakukan intervensi harga-harga bahan pokok di pasar

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Nur Aini
Pedagang ayam potong dan sayur mayur melayani pembeli di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022). Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor.
Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pedagang ayam potong dan sayur mayur melayani pembeli di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022). Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor. Hal itu menyusul inflasi di Kabupaten Bogor per Juni 2022 sebesar 3,66 persen dan pada Agustus mengalami deflasi 0,45 persen.

Iwan menjelaskan, ada beberapa poin arahan Presiden Jokowi yang harus diterjemahkan, untuk selanjutnya diimplementasikan di Kabupaten Bogor. Hal itu terutama dalam membahas pelaksanaan yang lebih teknis yang harus dilaksanakan Pemkab Bogor.

Baca Juga

“Kami sudah mengambil langkah di antaranya, menghitung 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi. Dua kegiatan yang disepakati yakni akan digunakan untuk Bantuan Sosial (Bansos) ke 1.000 UMKM,” kata Iwan, Senin (3/10/2022).

Kemudian akan ada intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui kegiatan operasi pasar di 40 kecamatan. Iwan minta segera tindaklanjuti pelaksanaan teknisnya.

Iwan menyebutkan, Pemkab Bogor akan fokus kepada beberapa hal tersebut yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun ini. Pemkab juga akan berupaya agar bisa mengalokasikan dana bantuan akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.   

 

“Intinya berkaca dari penanganan Covid yang cukup berhasil di Indonesia, penanganan inflasi pun harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa. Seperti saat kita menangani Covid-19, kalau Covid-19, kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Iwan.

Selanjutnya, soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor, Iwan minta semua dinas memberikan masukan, apa langkah-langkah konkrit dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim ini. Salah satunya berkoordinasi dengan kementerian, terutama mengenai data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat. 

“Kalau hanya mengandalkan beberapa dinas, tidak akan mungkin bisa, tapi saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor, pasti bisa,” ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement