REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Untuk mendorong kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di sektor infrastruktur, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terbitkan surat edaran perihal pemanfaatan aspal Buton.
Surat edaran yang diterbitkan untuk bupati atau wali kota di Jawa Tengah ini secara spesifik mengimbau agar proyek infrastruktur jalan di daerah agar memanfaatkan atau mengunakan aspal nasional dari Buton.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, SE Gubernur Jawa Tengah ini bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mendukung implementasi P3DN di berbagai sektor.
"Kalau aspal di negeri sendiri saja ada, kenapa kita tidak mau menggunakannya," kata gubernur usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Strategi Percepatan Pembangunan Gender di Provinsi Papua Barat, yang digelar di Novotel Hotel, Semarang, Jumat (30/9/2022).
Ia juga menyampaikan, Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Buton, Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan pernyataan untuk tidak lagi mengimpor aspal untuk pembangunan infrastruktur jalan dari luar negeri.
Pertimbangannya potensi aspal di Buton sangat besar, mencapai 662 juta ton. "Maka saya sepakat dengan Pak Joko Widodo agar penggunaan aspal nasional dari Buton ini dioptimalkan dari pada harus mengimpor," lanjutnya.
Ganjar juga menyampaikan, pemanfaatan aspal dari Buton sudah dilakukan di Jawa Tengah, salah satunya adalah pengaspalan kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan aspal Buton.
Beberapa ruas jalan provinsi di Jawa Tengah juga telah menggunakan aspal Buton yang sampai sekarang jalan tersebut juga masih bagus.
"Pesan yang ingin saya sampaikan, ini lho ada aspal yang bisa dipakai buatan dalam negeri, ayo kita gunakan dari pada harus mengimpor dari luar negeri," katanya.
Gubernur juga menambahkan, siapa pun harus punya kepercayaan diri terhadap penggunaan berbagai produk negeri sendiri dan itu juga berlaku untuk produk- produk lain yang memang potensial untuk dipakai sendiri.
Terlebih dalam upaya memperkuat P3DN memang terus didorong Pemerintah, selain mengurangi angka kemiskinan, pengendalian inflasi serta koordinasikan antar daerah.
Gubernur, bupati, dan wali kota semua harus turun dan ikut mendorog penggunaan produk dalam negeri. Termasuk untuk urusan-urusan civil work, seperti halnya infrastruktur jalan ini.
Implementasi P3DN, kini juga kian mudah dilakukan oleh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. “Apalagi untuk pengadaannya mudah dan transparan melalui e-katalog LKPP Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
