Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

Jabar Anggarkan Dana Pilgub Lebih dari Rp 500 Miliar

Kamis 29 Sep 2022 17:53 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ilham Tirta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Foto: Antara
Penganggaran akan dicicil selama tiga tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar dalam APBD tahun ini. Meskipun Pilgub Jabar baru akan digelar tahun 2024.

"Anggaran untuk pilgub dianggarkan tahun ini. Anggarannya kita cicil. Tidak hanya tahun ini, tapi dari tahun kemarin dan tahun depan juga kita alokasikan. Nanti puncaknya di November 2024," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Emil mengatakan, anggaran untuk Pilgub tahun ini memang cukup besar. "Bukan Rp 500 miliar pokoknya. Totalnya lebih besar," katanya.

Diketahui, soal anggaran pilgub menjadi catatan dalam APBD perubahan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD. Selain anggaran pilgub, yang menjadi catatan APBD perubahan pun soal pengelolaan aset yang belum maksimal.

Padahal, aset yang dimiliki Pemprov Jabar jika dikelola maksimal maka akan menambah pendapatan daerah. Terkait hal ini, menurut Emil, pihaknya sudah mulai menata aset milik pemprov.

"Soal aset kita sudah menata cukup lumayan banyak. Aset yang nganggur yang dikelola dinas sudah dialihkan. Misalnya aset yang di Pangandaran di Pondok Wisata sudah diserahkan disbudpar ke Jaswita," katanya.

Kemudian, kata dia, ada Ciputra, Balai Latihannya sudah diserahkan juga ke jaswita. "Jadi poinnya tidak boleh ada aset yang hanya tercatat jangan sampai terbengkalai, tapi harus bermanfaat," kata dia.

Saat ditanya soal alokasi anggaran infrastruktur di APBD Perubahan, Emil mengatakan  alokasinya tidak banyak. Sebab, infrastruktur biasanya prosesnya dilelang. Proses lelang biasanya lama.

"Jadi pola belajan APBD perubahan itu biasanya yang langsung bukan lelang. Sedangkan belanja infrastruktur biasanya lelang. Makanya, di APBD prubahan jarang ada anggaran untuk infrastruktur," kata Emil.

Soal wisata di Parung, menurut Emil, infrastrukturnya bisa dibangun karena dari pihak swasta, bukan anggaran APBD. "Kita hanya persetujuannya. Pembangunan dilakukan pihak swasta. Menurut saya ini keren," katanya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA