REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG) memerlukan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah untuk anggota holding, PT Askrindo dan Jamkrindo. Direktur Bisnis Pantro Pander Silitonga mengatakan kedua perusahaan ini memiliki tugas besar dalam melaksanakan mandat pemerintah di bidang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM.
Pantro menyebut program KUR terbukti membantu mensimulasi ekonomi dan menjaga keberlangsungan UMKM selama pandemi. Pantro mengatakan Askrindo dan Jamkrindo sejauh ini telah memberikan penjaminan terhadap 70 persen program KUR.
"Program KUR ini cukup efektif dan kami mendukung pemerintah seusai target yang dicanangkan. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan," ujar Pantro saat Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Pantro menilai penguatan permodalan menjadi penting mengingat target penyaluran KUR yang terus meningkat. Dia mengatakan jumlah penyaluran KUR pada 2019 mencapai Rp 138 triliun dan naik menjadi Rp 198 triliun pada 2020. Selama periode 2020 hingga 2021, lanjut Pantro, tren penyaluran mengalami peningkatan di tengah penurunan perekonomian akibat pandemi.
"Total penyaluran KUR 2020 itu Rp 198 triliun, dan realisasi penyaluran KUR 2021 sampai Rp 285 triliun artinya ada kenaikan 44 persen. Pada saat yang sama, di perbankan kenaikan kredit hanya lima persen. Jadi artinya perbankan lebih hati-hati dan wajar karena kondisi ekonomi yang tidak menentu," lanjutnya.
Untuk itu, ucap Pantro, IFG hadir untuk memberikan garansi kepada perbankan dalam menyalurkan KUR agar UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia tetap bisa berjalan. Ia mengatakan 60 persen perekonomian Indonesia digerakan oleh sektor UMKM. Hal ini yang mendasari pemerintah terus meningkatkan target KUR ke depan.
"Tahun ini target KUR pada 2022 sebesar Rp 373 triliun artinya naik 31 persen, 2023 targetnya dinaikkan lagi menjadi Rpn470 triliun dan berikutnya (2024) mencapai Rp 585 triliun. Artinya dalam dua tahun ke depan akan ada kenaikan penyaluran KUR lebih dari 20 persen setiap tahunnya," ucap dia.
Pantro menyebut dukungan pemerintah akan memperkuat permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam memberikan penjaminan pada KUR. Pantro mengatakan realisasi penjaminan KUR Askrindo mencapai Rp 75,2 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 1,58 juta debitur UMKM dan Jamkrindo sebesar Rp 101,1 triliun dengan UMKM yang menjamin sebanyak 2,21 juta debitur UMKM hingga Juni 2022.
Pantro menilai IFG sebagai perusahaan asuransi tidak bisa melakukan peminjaman untuk permodalan tersebut. Sementara itu, lanjut Pantro, kapasitas IFG selaku induk holding pun sangat terbatas. Pasalnya, IFG telah melakukan penambahan modal sebesar Rp 6,7 triliun pada Juni lalu untuk penyelesaian pemegang polis Jiwasraya.
"Kemampuan fundraising holding sudah terbatas, jadi kita memerlukan PMN untuk KUR. Kalau tidak, tentu kapasitas kita berkurang. Kita tidak bisa untuk menjamin program KUR sesuai target pemerintah," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
