Wednesday, 10 Rajab 1444 / 01 February 2023

Utusan PBB: Dunia Bisa Habis Kesabaran Hadapi Taliban

Rabu 28 Sep 2022 11:34 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha

 Gadis-gadis Afghanistan berjalan ke sekolah mereka di Kandahar, Afghanistan, 18 September 2022. Taliban belum menunjukkan tanda-tanda akan memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan.

Gadis-gadis Afghanistan berjalan ke sekolah mereka di Kandahar, Afghanistan, 18 September 2022. Taliban belum menunjukkan tanda-tanda akan memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan.

Foto: EPA-EFE/STRINGER
Taliban belum menunjukkan tanda akan memberikan akses pendidikan bagi perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil perwakilan PBB di Afghanistan, Markus Potzel, mengungkapkan, dunia bisa kehilangan kesabaran dalam menghadapi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hal itu karena hingga kini Taliban belum menunjukkan tanda-tanda akan memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan di sana plus adanya dugaan tentang masih terjalinnya hubungan antara kelompok tersebut dan al-Qaeda.

“Saya khawatir kesabaran banyak orang di komunitas internasional akan habis untuk strategi keterlibatan dengan Taliban Afghanistan,” kata Potzel saat berbicara di Dewan Keamanan PBB, Selasa (27/9/2022), dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Potzel berbicara ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mencatat bahwa Taliban telah “ambigu sejauh mana mereka ingin terlibat secara eksternal, tidak ada pengakuan formal dan didasarkan pada interpretasi mereka tentang syariah”. Dalam laporan triwulanannya yang dirilis Selasa, Guterres juga mengatakan, dia yakin operasi Amerika Serikat (AS) dalam membunuh pemimpin al-Qaeda, yakni Ayman al-Zawahiri, lewat serangan pesawat nirawak di Kabul pada akhir Juli lalu, mengemukakan hubungan berkelanjutan antara al-Qaeda dan Taliban. Jika terbukti, Taliban telah melanggar komitmennya terkait kontraterorisme.

Laporan Guterres juga mengecam “pembatasan berat” yang masih diberlakukan pada hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan, termasuk larangan pendidikan menengah. Dalam sebuah pernyataan bersama yang berfokus pada pendidikan anak perempuan, sepuluh negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan lima negara yang akan duduk di badan tersebut tahun depan meminta Taliban segera mencabut pembatasan itu. “Masyarakat internasional belum dan tidak akan melupakan perempuan dan anak perempuan Afghanistan,” kata mereka.

Namun menurut seorang sumber diplomatik, China dan Rusia menentang pernyataan bersama yang tidak turut meminta pembebasan aset Afghanistan. Sejak Taliban berkuasa kembali pada Agustus tahun lalu, aset Afghanistan dibekukan, termasuk oleh AS.  

Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang menekankan perlunya Taliban memastikan hak-hak anak perempuan Afghanistan terpenuhi. Dia pun menekankan bahwa aset Afghanistan yang dibekukan di luar negeri harus digunakan secepatnya untuk peningkatan kehidupan masyarakat dan rekonstruksi ekonomi negara tersebut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA