Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Petani Geruduk Gedung Sate, Ridwan Kamil Tunjukkan Keberpihakannya

Selasa 27 Sep 2022 00:16 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) menerima hasil tani dari Petani yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jawa Barat saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/9/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap undang-undang pokok agraria serta menuntut pemerintah untuk menerbitkan pergub serta perda tentang skema pembiayaan penetapan tata kelola tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial hingga jaminan harga pasar kepada petani.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) menerima hasil tani dari Petani yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jawa Barat saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/9/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap undang-undang pokok agraria serta menuntut pemerintah untuk menerbitkan pergub serta perda tentang skema pembiayaan penetapan tata kelola tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial hingga jaminan harga pasar kepada petani.

Foto: ANTARA/Novrian Arbi
Masih ada intervensi dari pihak luar yang menganggu petani. 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil menemui puluhan petani yang tergabung dalam Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) yang berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandungn Senin (26/9/2022). AP2SI menyampaikan aspirasi soal kesejahteraan para petani. Para pengunjuk rasa tersebut, membawa hasil bumi yang ditanam mereka.

Sesuai rapat pimpinan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara spontan mendatangi langsung para massa aksi untuk mendengar aspirasi petani. Ridwan Kamil menjelaskan, soal banyak lahan di Jabar yang masih dikuasai oleh BUMN. Namun, banyak yang tidak dimaksimalkan. 

"Ternyata banyak tanah nganggur di Jabar. Dan setelah saya bedah banyak dikuasai oleh BUMN dikuasai swasta. Izinnya dikasih tapi gak digarap. Dalam hati saya, mending kasih ke rakyat," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Menurutnya, jika tidak terpakai, lahan BUMN ada baiknya diberikan pada petani untuk digarap dan dimanfaatkan dengan maksimal. Pihaknya tengah merancang aturan untuk membuka peluang tersebut 

"Karena mubadzir itu teman setan. Sampai tahun keempat sudah lobi ke mana-mana supaya perbanyak tanah nganggur (yang dimanfaatkan, red) jadi disarankan aja pada mereka," katanya. 

Menurutnya, meskipun akan diusahakan untuk dimanfaatkan para petani di Jabar tapi ada beberapa hal yang harus ditempuh. Salah satunya, regulasi khusus yang bisa membuat petani menggarap lahan-lahan yang menganggur. 

"Jadi apakah nanti bentuk Pergub atau apa saya cari formatnya dulu sesuai aturan. Intinya, saya minta balikan tanah di Jabar yang dikuasai tapi tidak dimanfaatkan," katanya.

Selain menyampaikan beberapa keresahannya, Emil juga meminta para petani mendukung sejumlah program yang sudah dibuat Pemprov Jabar. 

Emil berharap, nantinya banyak anak muda yang di Jabar bisa pulang kampung dan bertani juga sejahtera. "Kami juga bangun pergudangan di Purwakarta supaya harga stabil. Kami akan buat teknologi, kalau tanah bapak disini bagus tanam apa saja. Jadi gak seingetnya aja, harga ditekan tengkulak juga diem," katanya. 

Emil juga memastikan Jabar nantinya akan memiliki program khusus untuk pertanian. Sehingga, para petani bisa lebih produktif karena diberikan sentuhan teknologi khusus. 

"Jadi nantinya di rekomendasikan bagusnya tanam apa saja, jangan kentang lagi. Itu juga sedang kita kuatkan. Rumus saya, tinggal di desa rezeki kota jadi pak Gub juga pensiun jadi petani di Cimaung kampung Eril," paparnya.

Sementara menurut Ketua AP2SI Jabar Dedi Junaedi, para petani yang menggarap lahan di tanah negara atau  tanah obyek agraria mengaku khawatir dengan kondisi saat ini. Meski pemerintah pusat telah memberikan akses pengelolaan di tanah obyek agraria melalui program perhutanan sosial, namun dirasa belum ada dukungan dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata dia, AP2SI sendiri mendesak agar Pemprov Jabar menerbitkan peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda) terkait pengelolaan lahan tersebut.‎

"Harapannya pemprov bisa membuat pergub atau perda tentang kehutanan sosial dan tanah obyek agraria. Karena ini penting, dengan tidak adanya pergub atau perda, maka pemprov tak punya anggaran untuk mendukung petani," katanya. 

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar harus berpihak pada petani. Petani juga meminta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan pernyataan tentang persoalan pertanian, khususnya petani yang mengelola lahan perhutanan sosial. 

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan AP2SI pusat Dedi Kurniawan mengatakan, pergub atau perda bisa mendorong pembiayaan pengelolaan lahan perhutanan sosial. Menurut Dedi, saat ini luas lahan perhutanan sosial atau obyek tanah agraria yang digarap petani mencapai 796 ribu hektare. 

"Tanah yang digarap ini tersebar di 25 daerah di Jabar. Hanya 135 yang sudah ada SK," katanya.

Menurutnya, para petani merasa khawatir dengan tak adanya pergub atau perda. Sebab, masih ada intervensi dari pihak luar yang menganggu petani. 

"Kan ada gangguan dari investor swasta, ada juga dari pemerintah daerah juga.  Kita berharap masyarakat yang sudah memiliki SK ini tak terganggu, karena didukung peraturan di daerah dalam konteks produksi dan niaganya," katanya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA