REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polsek Cilincing akan menutup tempat prostitusi di kawasan Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (26/9/2022) malam. Setidaknya ada 10 titik yang dijadikan praktik prostitusi oleh puluhan wanita pekerja seks komersial (PSK).
"Kita sudah kirim tim bersama stakeholder setempat. Disampaikan mulai malam ini untuk menutup warung-warungnya dan tidak ada lagi kegiatan serupa," ujar Kapolsek Cilincing Kompol Haris Akhmad saat dihubungi awak media, Senin.
Menurut Haris, ada sekitar 30 PSK yang tersebar di 10 lokasi. Kemudian untuk mencegah bisnis haram ini kembali beroperasi, puluhan pekerja seks tersebut akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Sebelum dipulangkan, mereka akan diberikan pelatihan keterampilan sebagai bekal usai tak lagi menjadi PSK.
"Kita akan berkoordinasi dengan kecamatan mengajak serta suku dinas sosial untuk memberi pelatihan kepada para penghuni guna mendapat bekal keterampilan dan para penghuni akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing," ungkap Haris.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta berjanji, pihaknya akan menutup semua tempat prostitusi di wilayah DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa praktik prostitusi dengan berbagai modus melanggar aturan hukum. Karena itu meminta agar seluruh lapisan masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada praktik prostitusi.
“Silahkan warga, wartawan media sampaikan kalau ada tempat yang digunakan untuk prostitusi nanti akan kita tutup, nanti akan kita tindak dan diberi sanksi,” tegas Riza Patria dalam keterangannya di Jakarta.
Lanjut Riza untuk menutup tempat prostitusi tersebut, pihaknya bakal mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan stakeholders terkait untuk menutup lokasi prostitusi. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bakal memperketat pengawasan lokasi prostitusi. Salah satunya dengan berencana menambah kamera pengawas (CCTV).
“Kami tidak memperkenankan adanya prostitusi di Jakarta, di mana saja, apalagi terkait anak-anak harus kami jaga. Lokalisasi tidak diperkenankan, tidak bolak-balik ada lokalisasi,” tegas Politikus Partai Gerindra tersebut.
Menanggapi langkah Wagub DKI Jakarta, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono mengatakan sangat mendukung langkah penutupan tempat praktik prostitusi di ibukota. Namun demikian, ia berharap agar pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyiapkan solusi atau alternatif bagi yang terdampak penutupan tersebut.
“Iya mendukung (penutupan tempat prostitusi). Itu kan salah satu penyakit masyarakat, tapi sekali lagi harus ada solusinya,” ujar Mujiono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (25/9/2022).
Selain itu, kata ketua komisi bidang pemerintahan, para pelaku praktik prostitusi memiliki banyak faktor. Karena itu Pemprov DKI Jakarta tidak boleh menutup mata mengenai keberadaan para wanita penghibur yang ada di tempat prostitusi tersebut. Seperti keimanan atau ketaatan terhadap agamanya kurang.
“Bisa jadi karena pertama, kekuatan iman nya kurang, yang kedua, mudah menyerah untuk menghadapi kehidupan yang berat, yang ketiga, faktor ekonomi,” ungkap Mujiono.
Sehingga dengan demikian, menurut Mujiono, selain menutup tempat praktik prostitusi, Pemprov DKI Jakarta mesti menyiapkan berbagai solusi. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa sendirian dalam memberantas praktik prostitusi yang telah meresahkan masyarakat. Tentunya, lanjutnya, menggandengan instansi atau stakeholder terkait.
“Karenanya mesti banyak solusi, musti ditutup terus pekerja-pekerjanya kan tidak cuma pelakunya doang. Secara tidak langsung yang di sana juga harus dipikirkan,” tutur Mujiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
