REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono sangat mendukung langkah Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Riza Patria menutup semua tempat praktik prostitusi di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, ia berharap agar pemerintah DKI harus menyiapkan solusi atau alternatif bagi yang terdampak penutupan tersebut.
“Iya mendukung. Itu kan salah satu penyakit masyarakat, tapi sekali lagi harus ada solusinya,” ujar Mujiono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (25/9/2022).
Menurut komisi bidang pemerintahan, para pelaku praktik prostitusi memiliki banyak faktor. Karena itu, Pemprov DKI tidak boleh menutup mata mengenai keberadaan para wanita penghibur yang ada di tempat prostitusi tersebut. Seperti keimanan atau ketaatan terhadap agamanya kurang.
“Bisa jadi karena pertama, kekuatan imannya kurang, yang kedua, mudah menyerah untuk menghadapi kehidupan yang berat, yang ketiga faktor ekonomi,” kata Mujiono.
Dengan demikian, menurut Mujiono, selain menutup tempat praktik prostitusi, Pemprov DKI mesti menyiapkan berbagai solusi. Karena itu, Pemprov tidak bisa sendirian dalam memberantas praktik prostitusi yang telah meresahkan masyarakat. Tentunya, menggandengan instansi atau stakeholder terkait.
“Karenanya, mesti banyak solusi, musti ditutup terus pekerja-pekerjanya kan enggak cuma pelakunya doang. Secara tidak langsung yang di sana juga harus dipikirin,” kata Mujiono.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Ia menegaskan, janji Riza Patria akan menutup tempat praktik prostitusi di Jakarta sudah tepat. Sehingga pihaknya sangat mendukung langkah dari Wagub DKI Jakarta tersebut.
Menurut dia, perlu ada perencanaan pascapenutupan tersebut. “Sudah tepat, harus ditutup tempat prostitusi itu ada laporan atau tidak ada laporan. Sepanjang pemprov menemukan tempat itu, kita dukung penuh,” kata Syarif.
Riza Patria berjanji akan menutup semua tempat prostitusi di wilayah DKI Jakarta. Ia menegaskan, praktik prostitusi dengan berbagai modus melanggar aturan hukum. Karena itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada praktik prostitusi.
“Silahkan warga, wartawan media sampaikan kalau ada tempat yang digunakan untuk prostitusi nanti akan kita tutup, nanti akan kita tindak dan diberi sanksi,” tegas Riza.
Pihaknya bakal mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan stakeholders terkait untuk menutup lokasi prostitusi. Selain itu, pemerintah bakal memperketat pengawasan lokasi tersebut, salah satunya dengan berencana menambah kamera pengawas (CCTV).
“Kami tidak memperkenankan adanya prostitusi di Jakarta, di mana saja, apalagi terkait anak-anak harus kami jaga. Lokalisasi tidak diperkenankan, tidak bolak ada lokalisasi,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
