REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) asimetris bukanlah solusi untuk mengatasi masalah politik berbiaya tinggi. Sebab, tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam sistem pemilihan tidak langsung.
"Soal berbiaya mahal, akar masalahnya bukan di sistem yang digunakan, melainkan di pembiayaan yang harus dikeluarkan calon kepada partai politik," kata Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Republika.co.id, Sabtu (24/9).
Untuk diketahui, penerapan pilkada asimetris dilontarkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (21/9). Pilkada asimetris berarti tak semua daerah melaksanakan pilkada secara langsung. Daerah tertentu menerapkan pilkada tak langsung. Djarot mengatakan, penerapan pilkada asimetris ini bisa mengurangi biaya penyelenggaraan pilkada yang dikeluarkan negara maupun yang dikeluarkan calon kepala daerah.
Namun menurut Khoirunnisa, penyebab besarnya biaya politik terjadi karena calon kepala daerah harus setor dana ke partai agar bisa dicalonkan. Penyebab kedua adalah praktik politik uang, saat kepala daerah harus menggelontorkan dana besar untuk "membeli" suara pemilih.
Dua faktor penyebab itu, kata dia, hanya akan berganti rupa jika pilkada digelar secara tidak langsung lewat voting di DPRD. Dia meyakini, para calon akan tetap mengeluarkan dana agar diusung partai dan menggelontorkan uang agar anggota DPRD mau memilihnya. "Jadi, ini hanya mindahin uang, yang tadinya diberikan kepada masyarakat, lalu diberikan ke DPRD," ucap Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa.
Terkait pilkada langsung di seluruh daerah menyedot keuangan negara, bagi Ninis itu hanya alasan saja. Menurutnya, untuk menyelenggarakan pilkada secara demokratis memang butuh biaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
