REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lima program utama berbasis ekonomi biru yang mengutarakan keseimbangan antar kepentingan lingkungan dengan kepentinngan ekonomi.
Program utama ini disiapkan oleh KKP dalam rangka memperkuat ketahanan bencana guna mendukung pembangunan kawasan pesisir yang lebih berdaya serta berkelanjutan.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, program utama pertama yang akan dilakukan adalah memperluas kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030.
"Fokus utama program ini yaitu pengelolaan kawasan pesisir yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan," ungkapnya, dalam Srminar Nasional Bertajuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan, di gedung Prof Soedarto SH., kampus Undip Tembalang, Semarang, Selasa (20/9).
Program utama kedua, lanjutnya, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di enam zona yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut guna menekan penangkapan berlebih (overfishing) sehingga ketersediaan ikan tetap terjaga dan dapat dikelola dengan baik.
Berikutnya adalah peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut dan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Ptogram utama yang keempat menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. Maka Pemerintah melakukan penataan ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil termasuk memastikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi, daya dukung dengan mitigasi dampaknya.
"Program utama ke lima adalah melalui Bulan Cinta Laut dalam wujud kegiatan bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan dan stakeholder pesisir," tegas Trenggono.
Pada seminar nasional yang digelar Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, sangat mendukung program ekonomi biru yang digagas KKP.
Menurutnya, jika dikalkulasi kekayaan laut di Indonesia sabgat luar biasa, dan ini bisa menjadi modal penting dalam pembangunan berbasis kelautan. Tentu saja untuk dapat mengimplementasikannya dibutuhkan usaha dari semua kalangan, termasuk dari kalangan akademisi.
"Saat ini Undip menjadi teman untuk dimintai pendapat, termasuk juga pemanfaatan riset tentang kelautan yang dihasilkan oleh para peneliti akademsi," tambah gubernur.
Sementara itu, Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum mengungkapkan, Undip juga turut mendukung program ekonomi biru yang dicanangkan KKP termasuk pembangunan pesisir berkelanjutan.
Program ekonomi biru sangat relevan dan sesuai dengan pokok ilmiah kemaritiman dan sosio ekologis wilayah pesisir. Untuk mewujudkan program- program KKP, maka sektor pendidikan di bidang kelautan dan perikanan menjadi hal yang sangat penting.
"Namun dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitas, alat, pendidikan dan akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk turut terjun di dunia kelautan dan perikanan”, tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
