Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

PBB Berupaya Batasi Sanksi terhadap Ekspor Pupuk Rusia

Rabu 14 Sep 2022 07:06 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha

Seorang pemanen mengumpulkan gandum di desa Zghurivka, Ukraina, Selasa, 9 Agustus 2022. Sebelum perang, Ukraina dipandang sebagai lumbung roti dunia, mengekspor 4,5 juta ton hasil pertanian per bulan melalui pelabuhannya. Jutaan ton biji-bijian telah terjebak karena penyumbatan Rusia sejak Februari. Di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Turki dan PBB bulan lalu, Rusia setuju untuk tidak menargetkan kapal yang sedang transit, dan kapal gandum mulai meninggalkan Ukraina karena harapan tumbuh untuk stabilitas ekspor.

Seorang pemanen mengumpulkan gandum di desa Zghurivka, Ukraina, Selasa, 9 Agustus 2022. Sebelum perang, Ukraina dipandang sebagai lumbung roti dunia, mengekspor 4,5 juta ton hasil pertanian per bulan melalui pelabuhannya. Jutaan ton biji-bijian telah terjebak karena penyumbatan Rusia sejak Februari. Di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Turki dan PBB bulan lalu, Rusia setuju untuk tidak menargetkan kapal yang sedang transit, dan kapal gandum mulai meninggalkan Ukraina karena harapan tumbuh untuk stabilitas ekspor.

Foto: AP/Efrem Lukatsky
Rusia dan Ukraina merupakan penghasil 25 persen produksi gandum dan biji-bijian dunia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- PBB sedang berupaya membatasi sanksi yang berdampak pada ekspor amonia Rusia. Amonia adalah bahan utama pembuatan pupuk.

“PBB sedang mengupayakan semua upaya untuk memungkinkan hasil positif pada ekspor amonia Rusia ke pasar internasional,” kata Sekretaris Jenderal Rebeca Grynspan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Selasa (13/9/2022).

Baca Juga

Amonia diproduksi dengan menggabungkan nitrogen dari udara dengan hidrogen yang berasal dari gas alam. Beberapa produsen pupuk Eropa telah berhenti memproduksi amonia karena melonjaknya harga gas.

“Kami akan terus mencoba untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini,” ujar Grynspan.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, Barat tidak memenuhi janjinya untuk membantu negaranya melakukan ekspor makanan dan pupuk. Hal itu memicu keraguan pada Moskow untuk memenuhi komitmennya terkait perjanjian koridor pengiriman gandum yang sudah dicapai dengan Ukraina.

Lavrov mengungkapkan, Barat sama sekali tidak melonggarkan sanksi untuk memudahkan Rusia mengekspor produk pertaniannya ke luar negeri. “Rekan-rekan Barat kami tidak melakukan apa yang dijanjikan kepada kami oleh Sekretaris Jenderal PBB,” katanya dalam sebuah konferensi pers di Moskow, 6 September lalu.

Menurut dia, hal itu pun berlaku pada komoditas pupuk Rusia. “Mereka (Barat) tidak mengambil keputusan untuk menghapus sanksi logistik yang mencegah akses bebas gandum dan pupuk Rusia ke pasar dunia,” ucapnya.

Lavrov mengungkapkan, dia terus melakukan kontak dengan PBB. Dia menekan PBB untuk memastikan negara-negara Barat menerapkan poin-poin kesepakatan dalam perjanjian koridor gandum. Pada 22 Juli lalu, Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan koridor gandum di Istanbul. Perjanjian itu diteken di bawah pengawasan PBB dan Turki.

Setelah penandatanganan kesepakatan itu, Rusia meminta PBB mengambil bagian peran terkait janjinya mencabut pembatasan tidak langsung terhadap ekspor gandum dan pupuk asal negara tersebut. Menurut Pusat Koordinasi Gabungan yang berbasis di Istanbul, sebanyak 129 kapal yang mengangkut lebih dari 2,8 juta ton biji-bijian telah meninggalkan pelabuhan Ukraina sejak penandatanganan kesepakatan 22 Juli lalu.

Ekspor tersebut telah berhasil menurunkan harga biji-bijian, termasuk gandum. Di sisi lain, ekspor itu mengikis kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat perang Rusia-Ukraina. Rusia dan Ukraina merupakan penghasil 25 persen produksi gandum dan biji-bijian dunia. Sejak konflik pecah Februari lalu, rantai pasokan gandum dari kedua negara itu terputus. Ukraina tak dapat melakukan pengiriman karena pelabuhan-pelabuhannya direbut dan dikuasai Rusia. Sementara Moskow tak bisa mengekspor karena adanya sanksi Barat.

sumber : Reuters
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA