Sabtu 03 Sep 2022 01:50 WIB

Menag Yaqut Minta Penyelenggaraan Haji Tahun Depan Perlu Inovasi

Salah satu inovasi yang disebut Menag Yaqut seperti jaket penurun suhu

Rep: Ali Yusuf/ Red: Gita Amanda
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak semua pihak menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023.  (ilustrasi).
Foto: Kemenag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak semua pihak menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023. (ilustrasi).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak semua pihak menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023. Tantangan haji tahun depan semakin berat dan perlu banyak inovasi.

"Untuk itu ke depan saya minta harus ada banyak inovasi," kata Yaqut saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, Kamis (1/9/2022).

Salah satu inovasi yang disebut Menag Yaqut seperti jaket penurun suhu yang dibuat petugas kesehatan haji. Jaket penurunan suhu untuk mengatasi heat stroke, tahun ini sudah dicoba dan perlu diadakan khusus untuk para petugas di lapangan. 

"Demikian juga layanan fast track bisa diperbanyak tak hanya di Jakarta, tapi bisa di Jateng dan Jatim. Rakernas jangan hanya acara seremoni," katanya.

Menag Yaqut mengatakan, ada kemungkinan kuota jamaah haji Indonesia juga akan meningkat pada 2023 dibandingkan tahun ini yang hanya 100.051 jamaah. Namun demikian, penambahan jamaah ini jelas berkonsekuensi dengan banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikeluarkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan. 

Selain jumlah jamaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus bisa responsif terhadap Visi Saudi 2030. Banyak apresiasi dari berbagai pihak atas suksesnya penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Haji 2022 harus jadi tolok ukur, namun kita tidak boleh jumawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini jauh lebih berat," ujarnya.

Untuk itu, Menag meminta tantangan ini diantisipasi betul oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dan jajarannya. Menag berpesan agar persiapan pelayanan haji ke depan harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan. 

Terkait Visi 2030 Saudi, pihaknya meminta agar disiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi misalnya. Untuk itu penting tahun depan  harus banyak inovasi untuk pelayanan kepada jamaah haji.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, rakernas tahun ini mengusung tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030". Lewat tema ini, diharapkan Indonesia semakin matang dalam menyiapkan layanan haji di pasca pandemi Covid-19 terkendali.

Lebih dari itu, penyelenggaraan haji juga mampu dikolaborasikan dengan transformasi besar Arab Saudi lewat Saudi Vision 2030. Output yang ingin dihasilkan dari rakernas ini adalah terwujudnya rumusan terbaik dan rencana aksi terhadap perbaikan haji 2023.

Untuk merumuskan kebijakan terbaik yang akan diambil pada 2023, Kemenag juga menggelar pra rakernas dengan mengundang masukan dari berbagai kalangan. Mereka antara lain dari Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Inspektorat Jenderal Kemenag dan sejumlah akademisi berbagai perguruan tinggi.

Untuk memudahkan klasifikasi persoalan layanan dikaitkan isu terkini, pembahasan dalam rakernas dibagi dalam enam komisi. Yakni tentang dinamika pembiayaan haji, rekrutmen petugas profesional berbasis kompetensi, bimbingan manasik kontemporer, layanan penerbangan yang kompetitif dan pengelolaan asrama haji yang profesional, efektivitas dan efisiensi layanan haji di masyair dan optimalisasi pelayanan haji khusus dan pengelolaan visa haji mujamalah.

Hilman menambahkan, rakernas ini diikuti 190 peserta. Mereka antara lain para kakanwil, kepala bidang PHU tingkat kanwil, pimpinan unit pelaksana teknis asrama haji, pejabat eselon III Ditjen PHU, perwakilan Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Jeddah, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, Media Center Haji (MCH) dan para pimpinan asosiasi bank penerima setoran biaya haji.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement