REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia milik Ukraina. Ia meminta prinsip itu dihormati sepenuhnya.
PLTN Zaporizhzhia saat ini diduduki pasukan Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Dalam konferensi pers di pelabuhan Laut Hitam, Odesa, Guterres, ditanya kemungkinan Rusia mengalihkan listrik PLTN ke Rusia. Ia mengatakan pembangkit listrik itu harus didemiliterisasi.
"Jelas listrik dari Zaporizhzhia adalah listrik Ukraina dan itu diperlukan terutama selama musim dingin untuk rakyat Ukraina. Dan prinsip ini harus dihormati sepenuhnya," katanya, Jumat (19/7/2022).
Pekan lalu kepala perusahaan energi nuklir Ukraina, Energoatom Petro Kotin juga meminta agar PLTN Zaporizhzhia jadi zona bebas perang. Ia memperingatkan resiko bencana nuklir seperti Chernobyl.
Di stasiun televisi ia meminta tim penjaga perdamaian dikerahkan ke lokasi. Sebelumnya Ukraina dan Rusia saling tuduh sebagai pihak yang menembak Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa yang terletak di wilayah yang kini diduduki Rusia.
"Keputusan yang kami minta dari komunitas dunia dan semua mitra kami untuk menarik mundur penjajah dari wilayah stasiun dan menciptakan zona demiliterisasi di sekitar wilayah stasiun," kata Kotin di televisi, Senin (8/8).
"Kehadiran penjaga perdamaian di zona tersebut dan kekuasaan diserahkan kepada mereka, dan kemudian kontrol stasiun diserahkan ke pihak Ukraina akan menyelesaikan masalah ini," tambahnya.
Pasukan Rusia merebut pembangkit listrik itu pada awal Maret lalu. Tidak lama setelah memulai invasi pada 24 Februari. Tapi fasilitas tersebut masih dikelola teknisi-teknisi Ukraina. Kotin memperingatkan resiko bila kontainer bahan bakar nuklir terkena tembakan.
"Bila satu kontainer yang berisi bahan bakar nuklir rusak, akan terjadi insiden lokal di pabrik dan daerah sekitarnya," kata Kotin.
"Jika dua atau tiga kontainer, maka insidennya lebih besar lagi, mustahil mengasesmen skala bencananya," tambah Kotin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
