Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

Termasuk untuk IKN, Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 125 Triliun

Rabu 17 Aug 2022 03:18 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Gita Amanda

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono menfakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran pada 2023 sebesar Rp 125,2 triliun.(ilustrasi)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono menfakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran pada 2023 sebesar Rp 125,2 triliun.(ilustrasi)

Foto: Republika/Rahayu Subekti
Kementerian PUPR sudah menyusun target prioritas pembangunan infrastruktur 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran pada 2023 sebesar Rp 125,2 triliun. Hal tersebut berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 27 Juli 2022.

"Pagu ini sudah sudah termasuk untuk (membangun) Ibu Kota Negara (IKN) baru sebesar Rp 20,8 triliun." kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi video, Selasa (16/8/2022).

Selain untuk IKN, Basuki mengatakan pagu tersebut akan digunakan untuk penuntasan proyek strategis infrastruktur sebesar Rp 6,1 triliun. Begitu juga untuk penyesuaian berupa penambahan RMP Rp 0,3 triliun dan pengurangan PHLN Rp 0,2 triliun.

Basuki menyebut, Kementerian PUPR sudah menyusun target prioritas pembangunan infrastruktur 2023. Prioritas tersebut masih mencakup pembangunan jalan tol sepanjang 297 kilometer pada 12 ruas.

Dia menuturkan, penyelesaian sejumlah bendungan juga masih menjadi prioritas. "Ada 29 bendungan selesai pada 2021. Pada 2022 ada 9 bendungan lalu tahun depan ada 13 bendungan, sisanya dikerjakan 2024," ungkap Basuki.

Tak hanya itu, Basuki menegaskan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare masih menjadi prioritas. Lalu untuk pembangunan perumahan mencakup rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya hingga bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP.

Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga masih menjadi prioritas. "Penataan KSPN ini juga termasuk kegiatan strategis lainnya seluas 198 hektare," ujar Basuki.

Begitu juga dengan penyelesaian pembangunan empat PLBN yaitu Jagoi Babang (Kalimantan Barat), Long Midang, Labang, dan Long Nawang di Kalimantan Utara. lalu juga melakukan program padat karya sebesar Rp 13,76 triliun.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA