Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

Jokowi Targetkan Defisit APBN 2023 2,85 Persen

Rabu 17 Aug 2022 02:21 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Gita Amanda

Presiden Joko Widodo (kanan) mengecek harga dan ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Rakyat Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo (kanan) mengecek harga dan ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Rakyat Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Foto: ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden
Target APBN 2023 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah mematok defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 598,2 triliun. Ini kata Jokowi, mencermati kebutuhan belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun dan optimalisasi pendapatan negara 2023 yang dirancang sebesar Rp 2.443,6 triliun

"Maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun," kata Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2022)

Baca Juga

Jokowi mengatakan, defisit anggaran tahun 2023 ini juga merupakan tahun pertama pemerintah kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB. Tahun sebelumnya, defisit anggaran tahun 2022 ditetapkan sebesar 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp868 triliun.  

Jokowi menjelaskan, target defisit APBN 2023 tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. "Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," kata dia.

Pemerintah kata dia, akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

Kemudian, Pemerintah juga tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.

"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," katanya.

Menurutnya, dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan.

"Yakni dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA