Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

Uni Eropa Prihatin dengan Kehidupan Kaum Perempuan Afghanistan

Ahad 14 Aug 2022 18:09 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha

Perempuan pengungsi Afghanistan di perbatasan Polandia -Belarusia. Uni Eropa menyampaikan keprihatinan atas kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Perempuan pengungsi Afghanistan di perbatasan Polandia -Belarusia. Uni Eropa menyampaikan keprihatinan atas kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Foto: Dw.com
Uni Eropa menegaskan, Afghanistan harus mematuhi perjanjian internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa menyampaikan keprihatinan atas kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Hal itu disampaikan setelah Taliban melakukan tindakan represif terhadap sejumlah perempuan Afghanistan yang berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut kebebasan dan pekerjaan.

“Uni Eropa sangat prihatin dengan nasib perempuan dan anak perempuan Afghanistan yang telah melihat kebebasan, hak, dan akses mereka ke layanan dasar seperti pendidikan ditolak secara sistematis,” kata kantor kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam sebuah pernyataan, Ahad (14/8/2022), dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Uni Eropa menegaskan, Afghanistan harus mematuhi perjanjian internasional di mana ia menjadi negara pihak. Afghanistan didesak melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, serta menjamin perwakilan dan partisipasi setara bagi semua warganya. Perhimpunan Benua Biru pun menekankan bahwa Afghanistan tidak boleh menimbulkan ancaman bagi negara mana pun sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pemerintahan Taliban telah mengumumkan akan menyusun kurikulum pendidikan khusus untuk kaum perempuan di Afghanistan. Terkait hal itu, Taliban telah membentuk sebuah badan bernama direktorat kurikulum akademik.

Juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban Ahmad Taqi mengungkapkan, direktorat tersebut bertugas meninjau dan mengembangkan kurikulum akademik di seluruh universitas di Afghanistan berdasarkan hukum Islam. "Kami membentuk komisi untuk meninjau kurikulum, mengundang perwakilan dan pakar dari universitas negeri serta swasta di seluruh negeri, menggelar sejumlah pertemuan dan mempertimbangkan kembali kurikulum," kata Taqi, Sabtu (13/8/2022), dilaporkan laman Asian News International.

Berdasarkan laporan Khaama Press, direktorat kurikulum akademik bentukan Taliban akan memiliki enam direktur dan 52 pegawai atau staf. Sejak berhasil menguasai kembali Afghanistan pada Agustus tahun lalu, Taliban sudah menghadapi desakan komunitas internasional untuk memenuhi hak-hak dasar perempuan di negara tersebut, termasuk di bidang pendidikan. Taliban sempat berjanji akan menjamin dan memenuhi hak anak perempuan dan perempuan Afghanistan, tapi hingga kini mereka belum menunjukkannya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA