Friday, 4 Rabiul Awwal 1444 / 30 September 2022

KPK Tahan Bupati Pemalang dan Lima Tersangka Lainnya Selama 20 Hari Pertama

Sabtu 13 Aug 2022 08:54 WIB

Rep: Flori Sidebang/ Red: Muhammad Fakhruddin

Bupati Pemalang 2021-2026 Mukti Agung Wibowo (kiri) bersama sejumlah tersangka lainnya berjalan saat akan dihadirkan dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam konferensi pers tersebut, KPK resmi menahan sejumlah tersangka yang terjaring dalam OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji  oleh penyelenggara negara dalam jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tahun  2021-2022 yakni Bupati Pemalang periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo, Adi Jumal Prabowo pihak swasta,  Pj Setda Kabupaten Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Kabupaten Pemalang Sugiyanto, Kadis Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuarius Nitbani dan  Kadis PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh. KPK juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp136 juta, buku tabungan senilai Rp4 miliar, bukti setoran dengan jumlah Rp680 juta dan kartu ATM yang digunakan tersangka Mukti.  Republika/Thoudy Badai

Bupati Pemalang 2021-2026 Mukti Agung Wibowo (kiri) bersama sejumlah tersangka lainnya berjalan saat akan dihadirkan dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam konferensi pers tersebut, KPK resmi menahan sejumlah tersangka yang terjaring dalam OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tahun 2021-2022 yakni Bupati Pemalang periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo, Adi Jumal Prabowo pihak swasta, Pj Setda Kabupaten Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Kabupaten Pemalang Sugiyanto, Kadis Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuarius Nitbani dan Kadis PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh. KPK juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp136 juta, buku tabungan senilai Rp4 miliar, bukti setoran dengan jumlah Rp680 juta dan kartu ATM yang digunakan tersangka Mukti. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Mukti dan kelima tersangka itu resmi mengenakan rompi oranye.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) dan lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan janji atau hadiah terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mereka pun ditahan selama 20 hari kedepan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). 

Adapun kelima tersangka lainnya, yakni pihak swasta/Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW), Pj Sekda Slamet Masduki (SW). Kemudian, Kepala BPBD Sugiyanto (SG), Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani (YN), dan Kadis PU Mohammad Saleh (MS). Mukti dan kelima tersangka itu resmi mengenakan rompi oranye.

Baca Juga

"Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 di Rutan KPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2022) malam. 

Firli menjelaskan, para tersangka ditahan di lokasi yang berbeda. KPK menahan Mukti di Rutan KPK Gedung Merah Putih, dan AJW di Rutan KPK pada Kavling C1. Sedangkan SM, SG, YN dan MS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Firli mengungkapkan, dalam operasi senyap ini, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya uang tunai sebesar Rp 136 juta dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama AJW dengan total uang yang masuk sekitar Rp 4 miliar.

"Slip setoran Bank BNI atas nama AJW dengan jumlah Rp 680 juta; serta kartu ATM atas nama AJW yang digunakan MAW," ungkap dia. 

Atas perbuatan tersebut, SG, YN, MS, dan SM selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Mukti dan AJW selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA