REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengungkapkan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.
Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56 persen dan rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73 persen sampai dengan kuartal kedua 2022.
Pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen. Strategi pertama melalui perluasan jaringan atau grid extension, yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting.
Strategi kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok.
Strategi ketiga melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan dikombinasikan dengan stasiun pengisian energi listrik dan alat penukar daya listrik untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar, sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik.
"Program bantuan pasang baru listrik (BPBL) menggenapi tiga strategi yang sudah dijalankan pemerintah tersebut," kata Wanhar melalui keterangan tulis, Kamis (11/8/2022).
Melalui program itu, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.
"Program BPBL memiliki berbagai manfaat," kata Wanhar.
Di antaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PLN, masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, dan membantu proses belajar anak-anak pada malam hari. Kemudian, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
