Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

UEA Minta Dunia Berhenti Sebut ISIS Sebagai Negara Islam

Jumat 12 Aug 2022 01:55 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah

Kelompok bersenjata ISIS. (ilustrasi). UEA Minta Dunia Berhenti Sebut ISIS Sebagai Negara Islam

Kelompok bersenjata ISIS. (ilustrasi). UEA Minta Dunia Berhenti Sebut ISIS Sebagai Negara Islam

Foto: EPA
Teroris ISIS menggunakan Islam untuk membenarkan kekerasan mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Diplomat UEA Mohamed Abushahab telah meminta PBB dan negara-negara anggotanya berhenti menggunakan "Negara Islam" ketika merujuk pada kelompok teroris ISIS. Hal tersebut disampaikan UEA dalam pertemuan dewan keamanan PBB pada Selasa (8/8/2022) tentang ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh ISIS dan afiliasinya terhadap keamanan internasional.

Wakil Tetap UEA untuk PBB Abushahab mengatakan para ekstremis telah menggunakan Islam untuk membenarkan kampanye kekerasan mereka. Pada kesempatan itu, ia ingin meluruskan agar tidak lagi menyebut Negara Islam terhadap kelompok teroris untuk membenarkan tindakan kekerasan dan kebencian mereka.

Baca Juga

“Kita tidak boleh mengizinkan Daesh (nama lain untuk ISIS) dan kelompok lain untuk membajak agama toleransi dan memberikan kepercayaan pada kepura-puraan mereka. Saya ingin tegaskan, tidak ada yang Islami tentang terorisme,” ujarnya, dilansir dari The National News, Kamis (11/8/2022).

"Oleh karena itu, kami menyerukan negara-negara anggota dan sistem PBB untuk mengakhiri penggunaan ISIS dalam referensi mereka ke Daesh dan menerapkan prinsip yang sama untuk mencegah eksploitasi agama oleh kelompok teroris lainnya,” ujarnya.

Kepala kontra-terorisme PBB Vladimir Voronkov menyampaikan laporan ke-15 Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang ancaman yang ditimbulkan oleh ISIS terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ia mengatakan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok dan afiliasi ISIS tetap global dan berkembang.

Dia mengatakan puluhan ribu orang termasuk lebih dari 27 ribu anak-anak dari Irak dan 60 negara lain tetap kehilangan hak-hak dasar dan berisiko radikalisasi dan perekrutan. “Daesh dan afiliasinya terus mengeksploitasi dinamika konflik, kerentanan pemerintahan, dan ketidaksetaraan untuk menghasut, merencanakan, dan mengatur serangan teroris,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA