REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah guna menangani persoalan harga cabai yang jamak bergejolak di tengah masyarakat dan memicu inflasi daerah.
Yang terkini, Pemprov Jawa Tengah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Tengah untuk membantu menyelesaikan persoalan harga cabai di tingkat konsumen.
Disinyalir, persoalan ini terjadi akibat banyaknya middleman (red; perantara) dalam alur distribusi komoditas cabai, hingga rantai distribusinya panjang dan harga di tingkat konsumen (di pasaran) relatif lebih mahal.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dengan menggandeng Kadin Jawa Tengah, diharapkan Pemprov Jawa Tengah akan bisa mendapatkan berbagai masukan.
Ia bersumsi, jika rantai distribusi yang dimaksud pendek, pengendalian harga cabai bakal lebih mudah, karena pengambil untungnya tidak terlalu banyak.
“Sebaliknya, jika rantai distribusi tersebut terlalu panjang, maka pengambil keuntungannya juga panjang dan harganya juga semakin tinggi,” ungkapnya, di sela acara Pelantikan Pengurus Kadin Jawa Tengah, di Majapahit Convention Ballroom, Rabu (10/8).
Gubernur mengakui, sebelumnya telah mendapatkan informasi apabila perantara dalam distribusi komoditas cabai bisa mencapai lima ‘lapis’.
Maka rantai distribusi yang terlalu panjang ini harus dipangkas agar alur distribusi lebih pendek. “Kalau ‘middleman’ ini bisa dipangkas hanya dua saja, Secara psikologis sudah akan beda,” katanya.
Belum lagi, tambah gubernur, jika digitalisasi dimanfaatkan --dengan melihat market potensial yang ada-- lalu bisa menemukan antara petani dengan pedagang atau pembeli, maka distribusinya bakal semakin pendek.
Kondisi ini jauh berbeda jika alur distribusi tersebut banyak perantara. “Mungkin kiat- kiat ini akan bisa membantu mengatasi problem harga cabai ini,” tegasnya.
Selain upaya memangkas jumlah perantara, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini, juga mendorong masyarakat mulai ‘belajar’ menggunakan cabai olahan.
Misalnya cabai kering atau cabai yang diolah dengan cara lainnya, pun demikian dengan bawang yang bisa diolah menjadi bentuk pasta.
Pemprov Jawa Tengah juga bakal mendorong untuk menyiapkan beberapa komoditas tersebut tidak selalu fresh.
Maka kita mesti melatih masyarakat untuk --tidak harus-- mencari yang segar.“Ini kira- kira gagasan yang bakal kita bicarakan dengan kawan- kawan Kadin yang mengerti bisnis ini,” tegasnya.
Dengan begitu, masih kata Ganjar, pengurus baru Kadin Jawa Tengah bakal langsung mendapatkan ‘tantangan’ yang konkret.
Di sisi lain, bagaimana stabilisasi ekonomi dan perdagangan dapat ‘hidup’ kembali sehingga semua sektor dapat segera bangkit dari keterpurukan.
“Untuk itu saya juga meminta kepada pengurus Kadin Jawa Tengah untuk segera melakukan review pada sektor-sektor dan subsektor tertentu bahkan sampai pada kebijakan versi pengusaha atau versi Kadin,” lanjutnya.
Menurutnya, baik pemerintah maupun Kadin tidak akan dapat berjalan sendiri- sendiri dan harus ada kolaborasi/ sinergi, sehingga perekonomian bisa kembali bangkit sekaligus menatap tantangan global yang dinamis.
Yang dibutuhkan hari ini adalah persatuan Indonesia untuk bangkit dari sisi ekonomi, maka kepada pengurus Kadin Jawa Tengah gubernur titip untuk segera melakukan rapat kerja, menyusn programnya dan mengkomunikasikan dengan pemerintah.
“Sehingga kita bisa bekerja bersama- sama di lapangan untuk menuntaskan kebangkitan ekonomi di Jawa Tengah ini,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
