REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Penyelidik PBB pada Selasa (9/8/2022) melaporkan semakin banyak bukti kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Kejahatan tersebut, termasuk pembunuhan, penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan di Myanmar sejak kudeta militer tahun lalu.
Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) mengatakan perempuan dan anak-anak secara khusus menjadi sasaran.
"Ada banyak indikasi bahwa sejak pengambilalihan militer pada Februari 2021, kejahatan telah dilakukan di Myanmar dalam skala dan dengan cara yang merupakan serangan luas serta sistematis terhadap penduduk sipil,” kata para penyelidik dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman Arab News, Selasa (9/8/2022).
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Junta telah melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat, dengan kekerasan yang menyebabkan lebih dari 2.100 warga sipil tewas dan hampir 15 ribu orang ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal.
Tim investigasi memperingatkan dalam laporan tahunannya bahwa selama 12 bulan hingga akhir Juni, ruang lingkup potensi kejahatan internasional yang terjadi di Myanmar telah meluas secara dramatis.
IIMM didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius dan menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana. Ini bekerja sama dengan Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional.
"Pelaku kejahatan ini perlu tahu bahwa mereka tidak dapat terus bertindak tanpa hukuman," kata ketua IIMM Nicholas Koumjian.
Laporan PBB itu mengatakan bahwa menurut bukti yang dikumpulkan, “Kejahatan seksual dan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, dan kejahatan terhadap anak-anak telah dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan kelompok bersenjata."
Koumjian mengatakan, para penyelidik secara khusus berfokus pada kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, yang merupakan di antara kejahatan internasional paling parah, tetapi mereka juga secara historis kurang dilaporkan dan kurang diselidiki.
Anak-anak di Myanmar telah dibunuh, disiksa dan ditahan secara sewenang-wenang, termasuk wakil orang tua mereka, menurut laporan tersebut. Mereka juga menjadi sasaran kekerasan seksual dan wajib militer serta dilatih oleh pasukan keamanan dan kelompok bersenjata.
Tim yang tidak pernah diizinkan untuk mengunjungi Myanmar, mengatakan bahwa mereka sekarang telah mengumpulkan hampir tiga juta "item informasi", termasuk pernyataan wawancara, dokumen, foto, dan citra geospasial.
Para penyelidik mengatakan bukti yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa beberapa konflik bersenjata sedang berlangsung dan meningkat di wilayah Myanmar.
Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menyusun berkas kasus tentang insiden spesifik kejahatan perang yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata tersebut, termasuk serangan yang disengaja yang ditujukan pada warga sipil, pembunuhan tanpa pandang bulu dan pembakaran desa serta kota yang meluas.
Pakar PBB lainnya dan IIMM sendiri telah memperingatkan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan. Tetapi pada Selasa ini, para penyelidik memperingatkan bahwa semakin banyak wilayah yang dilanda kekerasan, dan sifat potensi kriminalitas juga berkembang.
Mereka menunjuk eksekusi junta terhadap empat tahanan politik bulan lalu, menandai eksekusi pertama di negara itu dalam beberapa dekade. IIMM juga menyoroti penderitaan yang sedang berlangsung dari minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, lima tahun setelah penumpasan berdarah 2017 yang mengakibatkan perpindahan hampir satu juta orang.
Sebagian besar dari sekitar 850 ribu orang Rohingya yang diusir ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh masih ada di sana, sementara 600 ribu lainnya berada di negara bagian Rakhine Myanmar.
"Sementara Rohingya secara konsisten mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali dengan aman dan bermartabat ke Myanmar, ini akan sangat sulit dicapai kecuali ada pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan terhadap mereka, termasuk melalui penuntutan terhadap individu yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut,” kata Koumjian. .
Bulan lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag menolak keberatan dari penguasa militer Myanmar dan memutuskan untuk mendengarkan kasus penting yang menuduh negara itu melakukan genosida terhadap Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
