Senin 08 Aug 2022 13:23 WIB

Fraksi PDIP Geram Menkes Setujui Keputusan Anies Ganti Nama Rumah Sehat

Gilbert menuding Anies dan Menkes Budi tak paham ilmu kesehatan.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Erik Purnama Putra
Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengubah nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi rumah sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8/2022).
Foto: @aniesbaswedan
Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengubah nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi rumah sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai,, penjenamaan rumah sehat untuk branding sebuah rumah sakit (RS) adalah suatu yang rancu. Dia menuding, penjenamaan yang dilakukan itu malah menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang tidak paham ilmu kesehatan.

"Maka jelas, baik Gubernur DKI ataupun Menkes kurang memahami konsep ilmu kesehatan lingkungan dan aturan Kemenkes mengenai kriteria rumah sehat," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/8).

Baca: Fraksi PSI DPRD DKI Sindir Anies Gelar Formula E, tapi Kantor PAM Jaya Perlu Renovasi

Politikus yang memiliki latar belakang dokter itu menyingung, menurut ilmu kesehatan lingkungan, rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki persyaratan dari segi ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, pengelolaan limbah, sumber ai,r dan penyimpanan makanan sesuai kriteria.

Sehingga, mengacu aturan Kementerian Kesehetan (Kemenkes) sekalipun, sambung dia, rumah sehat hanya digunakan untuk rumah tinggal yang sehat. "Istilah rumah sehat tidak mungkin digunakan untuk rumah sakit," kata Gilbert.

Baca: Deretan Ulama Besar Hadir di Akad Nikah Putri Anies, Mulai Quraish Shihab Sampai UAH

 

Gilbert perlu menyampaikan kritik menjelang masa jabatan Anies sebagai gubernur DKI yang tinggal dua bulan lagi. Dia heran, Anies malah lebih banyak menggunakan wewenang untuk mengganti nama atau memberi penjenamaan. Apalagi, ia juga tidak hapis pikir mengapa keputusan Anies malah disetujui Menkes Budi.

"Alasan yang digunakan gubernur dan menkes adalah agar masyarakat sadar perlunya hidup sehat. Tetapi, kontradiktif dengan realita, preventif berupa BIAN (bulan imunisasi anak nasional) atau imunisasi di DKI masih kalah dengan provinsi lain di Jawa," kata Gilbert menyindir.

Gilbert mengatakan, sejauh ini juga tidak ada satu pun konsep ilmu kesehatan yang menyebut perubahan nama bisa mengubah pola pikir. Dia menuding, Menkes Budi malah melegalkan kerancuan rumah sehat tersebut.

Baca: Bertemu di Pernikahan Putri Anies, Surya Paloh Puji AHY Ganteng Sekali

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement