REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI akan menggelar sidang tahunan pada 16 Agustus 2022 mendatang. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan berharap, agar pelaksanaan sidang tahunan jangan hanya seremonial.
"Sebelumnya saya sudah pernah mengusulkan kepada pimpinan MPR bahwa (sidang tahunan) jangan hanya ini seremonial saja. Begitu presiden menyampaikan kinerjanya, selesai. Begitu tanggal 16 acaranya selesai, udah selesai juga, jadi tidak sesuai dengan harapan," kata Syarief dalam diskusi bertajuk 'Sidang Tahunan MPR RI Sebagai Konvensi Ketatanegaraan' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/8).
Dia pun mengusulkan, agar fraksi-fraksi di MPR juga ikut memberikan tanggapan atas pidato presiden. Hal tersebut mengingat MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
"Rakyat adalah pemegang hak kedaulatan yang diwakili oleh MPR. Tentu saja juga pada saat itu saya usulkan kepada pimpinan MPR, supaya ini gaungnya tetap positif di masyarakat, saya mengatakan, kalau perlu 9 fraksi MPR memberikan tanggapan tentang pidato presiden. Tetapi hanya memberikan tanggapan, tidak sampai pada penilaian," ujarnya.
Dirinya mencontohkan, bahwa Presiden pernah menyampaikan pembangunan ekonomi Indonesia meroket hingga 7 persen. MPR dinilai berhak memberikan tanggapana terkait klaim tersebut.
"Buktinya apa? kenapa nggak tercapai, ini kan perlu kita respons," ucapnya.
Di forum yang sama, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto juga sepakat jika sidang tahunan jangan hanya dijadikan sebagai seremonial saja. Ia pun mengusulkan agar sebelum sidang tahunan diisi dengan kegiatan penyampaian kinerja oleh lembaga tinggi negara yang melibatkan masyarakat.
"Saran saya mungkin lembaga tinggi negara ini dibuat format khusus sehingga komunikasi publik atau hal-hal penting terhadap capaian setahun itu bisa dikomunikasikan dengan sebelum puncak itu, artinya forum-forum akademisi, atau forum-forum dialog kerakyatan, itu mungkin bisa dibuat, misalkan MPR apa saja yang sedang, apa yang dilakukan dan sudah dilakukan," terangnya.
Dengan demikain, Yandri menilai komunikasi dua arah akan terbangun. Sehingga pada tanggal 16 nanti Presiden hanya tinggal menyampaikan kesimpulan, sedangkan hal-hal penting lainnya secara detail dikomunikasikan dari awal.
"Jadi bukan hanya seremonial puncak, tapi ada yang ingin kita bangun partisipasi publik. Apalagi sekarang zaman media sosial. Kalau itu dilakukan saya meyakini interaksi masyarakat terhadap sidang tahunan itu bisa meningkat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
