REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Riset terbaru Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut kerjasama Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Kementerian BUMN menunjukkan hasil yang baik.

Divisi Kampanye dan Advokasi Seknas FITRA, Wasanti, mengungkapkan komitmen Kejakgung dalam pemberantasan korupsi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perbaikan kinerja dan bersih-bersih dari perilaku koruptif telah menunjukkan hasilnya.

Walaupun belum seutuhnya tuntas, kata Wasanti, langkah Kemen BUMN dibawah komando Erick Thohir itu telah merubah ekosistem kerja BUMN yang semakin profesional dan berintegritas.

Kerjasama Kementerian BUMN dengan Kejaksaan menunjukkan respon positif baik di BUMN dan Aparat Penegak Hukum (APH). "Respon positif itu membuat ekosistem baik di BUMN dan penegakkan hukum di Kejaksaan sangat profesional dan berintegritas," kata Santi, Rabu (3/8/2022).

Saat penegakkan integritas dan kinerja pemberantasan korupsi KPK menjadi sorotan publik, kata Santi, kinerja yang mumpuni justru diambil alih Kejaksaan.  Ini ditunjukkan dengan Kejaksaan yang mengungkap kasus-kasus korupsi besar.

Sehingga, lanjut Santi, ketika ada upaya Menteri BUMN Erick Thohir melakukan bersih-bersih BUMN dari korupsi, disambut baik Kejaksaan. "Apalagi setelah kasus dari oknum Jaksa yang membuat publik tersentak beberapa waktu lalu, yang akhirnya menyadarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbaikan APH di instansinya,” kata dia.

Ini, menurut Santi, berkat komitmen kerjasama yang baik antara Erick Thohir dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin. "Ekosistem yang muncul di BUMN kini adalah ekosistem yang sangat mendukung bersih-bersih BUMN dan menuju kerja-kerja profesional antikoruptif," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika