REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di satuan pendidikan pada tahun ajaran baru.
"Dengan adanya sinergi yang baik antara pusat dan daerah ini, harapannya masyarakat mendapat pemahaman utuh tentang Kurikulum Merdeka untuk mencegah miskonsepsi," jelas Direktur Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Rachmadi Widdiharto, dalam siaran pers, Kamis (28/7/2022).
Dia mengatakan, pihaknya ingin membangun sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, agar tidak terjadi miskonsepsi tentang Kurikulum Merdeka. Lewat itu pula, pihaknya hendak mendorong guru untuk terus belajar dan berbagi melalui Platform Merdeka Mengajar.
Pertemuan dengan pimpinan daerah, kata Rachmadi, bertujuan untuk mengajak bersama pemda meninjau pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka tahap awal di satuan pendidikan. Melalui implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek ingin memulihkan pembelajaran sekaligus mencetak Profil Pelajar Pancasila.
“Kurikulum Merdeka dilakukan dalam rangka memulihkan pembelajaran melalui pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan tahap perkembangan murid," kata dia.
"Kita ingin murid-murid kita menjunjung Profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global,” kata Rachmadi.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut baik dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan di Kota Surabaya. Dia berharap, terobosan Kemendikbudristek itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah bagi peserta didik dalam upaya menghasilkan anak-anak yang memiliki rasa toleransi, cinta tanah air, dan saling menghormati. “Atas nama pemerintah kota Surabaya, saya mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Surabaya,” tutur dia.
Eri mengaku sepakat, penerapan Kurikulum Merdeka bukan sekadar untuk 'gaya-gayaan sekolah' ataupun pencitraan dinas, melainkan harus berdasarkan inisiatif dan hasil refleksi sekolah agar penerapannya tumbuh secara organik dan tidak dipaksakan.
Dia menambahkan, pemerintah pusat dan pemda perlu mendukung penguatan karakter pada anak agar merdeka lebih bebas berekspresi. Sebab, setiap anak memiliki gaya belajar dan keunikannya sendiri-sendiri. “Kita dukung anak-anak pintar atau sukses dengan keunikannya masing-masing di bidangnya seperti seni, matematika, musik, namun nilai-nilai Pancasila harus tetap terpatri dalam jiwa peserta didik,” kata dia.
Lebih lanjut, Kota Surabaya ia sebut akan menyiapkan beberapa dukungan untuk mendampingi guru-guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, khususnya melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar secara lebih masif dan optimal.
“Saya telah bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi, ada banyak mahasiswa program kampus merdeka yang bisa menjadi talent pool untuk mendampingi komunitas belajar dan guru-guru kita belajar Platform Merdeka Mengajar,” jelas dia Eri.
Senada dengan Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlar Ali, turut mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sidoarjo. Dia menyatakan ingin agar anak-anak memiliki daya saing yang kuat, dapat bertahan di tengah berbagai tantangan zaman, mampu menggerakkan dan mempengaruhi orang lain secara positif, pintar menempatkan diri, serta mampu bekerja sama. "Kunci dari ini semua adalah melalui pendidikan,” ujar Muhdlar.
Bupati Sidoarjo itu memahami, kunci keberhasilan dari implementasi Kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana guru-guru harus belajar melalui komunitas belajar dan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar. Tapi, dia melihat pola pikir menunggu bimbingan teknis masih melekat pada guru-guru.
%Saya minta Dinas Pendidikan jangan pernah minta bimtek dan instruktur buat guru-guru kita. Kita perlu mendorong guru-guru kita belajar di platform dan di komunitas belajar guru,” kata Muhdlar.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 850 satuan pendidikan di Kota Surabaya dan 805 satuan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang mendaftar implementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri.
Ronggo Astungkoro
Ikuti Whatsapp Channel Republika
