REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambahkan atribut baru pada seragam harian seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). Hadi mengatakan, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Hadi telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. "Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," kata Hadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, ia mengatakan, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan. "Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tutur Hadi.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga Ganip Warsito menjelaskan kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru. Menurutnya, Menteri ATR ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik sekaligus motivasi.
Penambahan atribut seragam baru tersebut diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
