IHRAM.CO.ID, KABUL -- Misi Bantuan PBB di Afghanistan pada Rabu (20/7/2022) menyoroti memburuknya situasi hak asasi manusia di Afghanistan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, setelah Taliban mengambil alih negara itu tahun lalu.
“Pemantauan kami mengungkapkan bahwa meskipun situasi keamanan membaik sejak 15 Agustus, orang-orang Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan, tidak dapat menikmati sepenuhnya hak asasi mereka,” kata Perwakilan khusus UNAMA untuk Afghanistan, Markus Potzel.
Menurutnya, pengurangan perempuan dan anak perempuan ke rumah membuat Afghanistan tidak mendapatkan manfaat dari kontribusi signifikan yang mereka tawarkan, bersama dengan merampas hak mereka untuk pendidikan menengah, yang telah dilarang untuk anak perempuan di negara itu.
Sesuai laporan, sekitar 700 warga sipil tewas dan 1.406 terluka dalam serangan yang sebagian besar dilakukan oleh ISIS terhadap etnis dan agama minoritas sejak Taliban merebut kekuasaan.
PBB juga menyatakan keprihatinan atas impunitas yang ditawarkan kepada pejuang Taliban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan di luar proses hukum terhadap individu yang dituduh berafiliasi dengan kelompok bersenjata, serta hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta pembunuhan di luar hukum terhadap individu yang dituduh melakukan kejahatan moral.
Selain itu, dikatakan bahwa amnesti yang dijanjikan kepada pejabat pemerintah sebelumnya tidak dihormati secara konsisten, karena Taliban telah melakukan 160 pembunuhan di luar proses hukum.
“Pelanggaran hak asasi manusia harus diselidiki oleh otoritas de facto, pelaku harus bertanggung jawab, dan pada akhirnya, insiden harus dicegah agar tidak terulang di masa depan,” tuntutan laporan itu, dilansir dari La Prensa Latina, Kamis (21/7/2022).
UNAMA menuduh kementerian penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan menerapkan langkah-langkah untuk "membatasi hak asasi manusia dan kebebasan warga Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan."
Sementara sebagai bagian dari tindakan keras terhadap media, dalam 10 bulan terakhir telah terjadi 122 kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap jurnalis, bersama dengan 58 kasus penganiayaan, 33 kasus ancaman dan intimidasi dan 12 kasus penahanan tanpa komunikasi.
“Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat bukan hanya kebebasan mendasar, tetapi juga diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan suatu bangsa,” tegas Kepala Hak Asasi Manusia UNAMA, Fiona Frazer.
Dia mengatakan hak asasi manusia di Afghanistan semakin terancam karena memburuknya krisis ekonomi dan kemanusiaan, dengan setidaknya 59 persen penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan, enam juta lebih banyak dari awal 2021.
“Masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sanksi, selama sanksi itu berlaku, tidak berdampak negatif terhadap hak asasi manusia,” kata Frazer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
