REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk menekan angka kemiskinan di daerahnya berprogres. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2022, Jawa Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 102,57 ribu jiwa ini –disebut-- merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar, dari 25 provinsi yang juga mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.
“Pada hari ini, kami mendapat informasi dari BPS bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang tertinggi di antara 25 provinsi lain,” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/7/2022).
Artinya, jelas wagub, warga Jawa Tengah patut bersyukur dan yang pasti juga perlu lebih giat lagi untuk menekan lebih jauh lagi angka kemiskinan setelah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 berlalu.
Selaku Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah atas capaian ini.
Wagub juga meminta agar semua pihak menjadikan momentum ini agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja dan mengupayakan berbagai langkah guna mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Sebab penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tak lepas dari upaya berbagai pihak. Beberapa program yang telah digulirkan seperti renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Jambanisasi.
Tak hanya itu, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis dikelola ke dalam satu program unggulan, yakni Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan juga mampu berperan di balik capaian ini.
Terlebih program Satu OPD Satu Desa Damongan –pelaksanaannya-- juga dikerjakan secara keroyokan (gotong- royong) mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa mampu membuat penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dapat tercapai sangat signifikan.
Menurut wagub komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder terkait untuk mendorong penurunan kemiskinan di Jawa Tengah yang direspon dan diimplementasikan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini.
Karena dari komunikasi dan koordinasi tersebut, strategi yang disiapkan dapat dilaksanakan dengan efektif. Belum lagi, respon perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) juga ‘in line’ dengan program Pemerintah.
Termasuk juga lembaga amal dan masyarakat yang peduli dan ikut andil dalam kerja pengentasan kemiskinan ini. Sehingga Pemprov Jawa Tengah tidak bekerja sendirian untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah, namun disengkuyung bersama.
“Ada bedah rumah yang dilakukan oleh CSR, bahkan Baznas juga melakukan itu, memberikan insentif kepada masyarakat miskin, ada jambanisasi, pembuatan jalan, kita sinkronisasikan dengan program desa dampingan,” jelasnya.
Taj Yasin juga menyampaikan, program Satu OPD Satu Desa Dampingan telah direplikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, ini mrupakan cara yang baik untuk bersama-sama memberikan rangsangan kepada masyarakat bangkit dari zona kemiskinan.
“Karena itu pemerintah kota/kabupaten memiliki andil yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
