ELIS SYARIFAH 2021

    FOLLOW  

Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Eduaksi | Sunday, 28 Nov 2021, 11:41 WIB

Di Indonesia, sudah lama umat Islam ingin pendirian bank syari’ah itu berlandaskan prinsip bagi hasil. Hal ini dimana terungkap dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan pada tahun 1968 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada poin ke 4 diputuskan, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menerapkan sistem ekonomi khususnya lembaga perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Keberadaan resmi bank syari’ah di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan tahun 1992. Namun, karena bank syari’ah masih menggunakan istilah bank bagi hasil, harus diakui bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan landasan hukum yang memadai bagi perkembangan bank syari’ah. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam UU tersebut belum sesuai dengan pengertian bank syari’ah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Hingga tahun 1998, tidak ada batasan operasional khusus yang mengatur operasional bank syari’ah, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bank syari’ah.

Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang menjadi dasar UU No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit mengatur bahwa bank dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syari’ah. Kemudian, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari’ah. Kemudian UU tersebut telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung operasional bank syari’ah guna memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan peluang yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia, yaitu dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK. Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia. Kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi keberadaan dual banking system di Indonesia, yaitu kedua sistem perbankan (konvensional dan syari’ah) itu hidup berdampingan untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diakui masih banyak kendala dalam upaya pengembangan bank syari’ah. Regulasi dan infrastruktur penuh saja tidak cukup untuk memastikan bank syari’ah berhasil mendekatkan sektor riil. Masih banyak upaya lain untuk mengembangkan bank syari’ah, seperti pemahaman masyarakat yang relatif rendah tentang bank syari’ah dan terbatasnya tenaga ahli perbankan syari’ah yang mempengaruhi potensi permintaan (supply) dan penawaran (demand). Selain itu, layanan perbankan syari’ah kepada masyarakat umum masih terbatas karena jaringan kantor perbankan syari’ah yang relatif terbatas. Keberadaan lembaga pendukung agar perbankan syari’ah dapat beroperasi secara optimal juga dirasakan belum memadai, berbagai isu terkait perkembangan teknologi dan inovasi berbagai produk bank syari’ah memerlukan pengaturan yang memadai untuk menjamin stabilitas sistem perbankan syari’ah.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa bank-bank Islam mampu mengembangkan dana seperti bank konvensional pada umumnya. Bank-bank Islam ini telah menjadi penampung dan penyalur dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti dana zakat, infak, dan shadaqah maupun muamalah seperti simpanan (wadi’ah) dan mudharabah. Data yang terkumpul menunjukkan, 26 dari 32 bank merupakan bank yang sehat dan menguntungkan, delapan belas di antaranya secara tetap membagikan keuntungan kepada para penyimpan dana. Hasil atas investasi bagi dipositor berkisar antara 3 % hingga 24 % sedangka hasil atas investasi bagi pemegang saham berkisar 0 % hingga 98 %.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan bank syari’ah di Indonesia telah ada sejak tahun 1992 UU No. 7 tentang perbankan. Akan tetapi, setelah lahirnya UU No. 10 tahun 1998 bank syari’ah di anggap lebih sempurna dan telah nampak ciri khasnya sebagai bank syari’ah. Menurut Muslimin H. Kara, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan periode kedua dalam perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia, yang berdampak positif bagi perkembangan bank Islam. Undang-Undang tersebut sebagai amandemen UU No. 7 tahun 1992. Kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mana dapat mengendalikan sistem moneter sesuai dengan prinsip syari’ah, sehingga keberadaan bank syari’ah berkembang semakin pesat. Di mana UU tersebut memperbolehkan juga bank konvensional membuka sistem syari’ah.

Dengan munculnya bank syari’ah yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, memungkinkan umat Islam memiliki kesempatan sepenuhnya untuk menggunakan layanan bank dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat, dengan memobilisasi dana masyarakat untuk mendanai pembagunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non muslim, karena bank syari’ah telah terbukti menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan dapat dioperasikan secara sehat, karena di dalamnya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu, bank syari’ah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi juga secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank syari’ah tidak bersifat ekslusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk melakukan hubungan dengan bank syari’ah. Bahkan pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim, seperti yang terjadi pada bank syari’ah di London, Luxemburg, switzerland dan bank-bank asing di Pakistan.

Setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, kedudukan bank syari’ah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh. Deregulasi sektor perbankan memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan bank, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen) bahkan penghapusan bunga sekaligus. Deregulasi tersebut dapat dimanfaatkan setelah keluarnya Paket Oktober (Pakto) 1988. Dalam Pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru.

Daftar Pustaka

HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/190