Dilansir dari tirto.id, Presiden Jokowi berencana untuk memotong jabatan eselon III dan IV, yang akan digantikan dengan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pembenahan birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan berbelit.
Pembenahan birokrasi merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk saat ini. Karena baik dan buruknya birokrasi menunjukan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi semakin berkembang. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya.
AI atau kecerdasan buatan sudah banyak digunakan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pemerintahan. Salah satu negara yang dengan pesat menerapkan AI adalah China. Berbeda dengan China, negara Indonesia belum secara kompleks menerapkan AI. Namun, dengan adanya wacana untuk menerapkan AI dalam pemerintahan, dapat menjadi pendorong untuk penerapan AI di Indonesia yang lebih kompleks.
Penerapan AI dalam pemerintahan sebagai bentuk pembenahan birokrasi, bisa saja menjadi jalan yang efektif dan efisien. Namun, penggunaan AI mungkin saja tidak dapat berjalan dengan baik, karena beberapa faktor, seperti biaya yang mahal, kesiapan pemerintah yang belum menyeluruh, dsb. Oleh karena itu, pemerintah harus cermat, sehingga tidak berakhir dengan kegagalan dan malah merugikan banyak pihak.
Pengirim : Ryan Alhakim, Mahasiswa
Ikuti Whatsapp Channel Republika
