REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang SDM dan Keuangan, Supriyadi, menepis soal wacana UGM bakal menerapkan uang pangkal. Menurutnya UGM mengharapkan soliditas orang tua mahasiswa yang mampu secara ekonomi untuk membantu pengembangan pendidikan di UGM.
"Bukan uang pangkal. Tidak ada uang pangkal, tetapi kita mengharapkan solidaritas mereka untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di UGM ini," kata Supriyadi di UGM, Rabu (8/2/2023).
Supriyadi menjelaskan UGM mengacu pada Permendikbud 25 Tahun 2020 pasal 10 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi: Mahasiswa asing; Mahasiswa kelas internasional; Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. Namun prinsipnya UGM tetap akan menerapkan kebijakan yang berkeadilan.
"Tidak kemudian orang yang tidak mampu akan kita (pungut iuran), enggak, Jadi kita akan membuka kesempatan, peluang bagi para orang tua yang terbuka hatinya, terketuk dan ingin membantu pengembangan pendidikan di UGM kami persilakan," ujarnya.
Supriyadi juga menegaskan tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri juga akan memperoleh subsidi. "Jadi itu yang akan kita siapkan berbagai macam kebijakan agar tetap berkeadilan terhadap seluruh para mahasiswa," katanya.
Supriyadi mengatakan UGM sangat terbuka kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu untuk membantu pengembangan pendidikan di UGM. Sebab berdasarkan statistik, ada banyak mahasiswa yang orang tuanya memiliki gaji ratusan juta.
"Jadi data profil, data statistik itu banyak orang tua mahasiswa gajinya itu di atas 200 juta rupiah per bulan. Ini kan yang kita harapkan solidaritas mereka, kita mengharapkan solidaritas mereka," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
