REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Konsistensi kepatuhan siswa dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah masih menjadi catatan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada pelaksanaan PTM terbatas di Kota Semarang.
Pun demikian dengan monitoring serta pengawasan para guru di sekolah kepada para peserta didiknya juga mulai longgar, sehingga perlu diperketat kembali dalam upaya meminimalkan risiko penularan Covid-19 selama PTM terbatas berlangsung.
Perihal ini, masih ditemui oleh gubernur di sejumlah sekolah yang ada di Ibu Kota Provinsi Jateng tersebut. Seperti halnya Rabu (16/9), saat gubernur harus kembali menegur sejumlah siswa di SMPN 33 Semarang.
Karena menemukan siswa duduk-duduk sambil ngobrol bergerombol dengan jarak masing-masing kurang dari satu meter. Bahkan beberapa siswa juga terlihat saling berpegangan dan ada yang memeluk temannya.
Pemandangan itu dijumpai di dalam lingkungan sekolah. “Bu, tolong anak-anak yang berkerumun seperti itu dibubarkan, tidak boleh,” kata gubernur kepada salah satu guru di SMPN 33 Semarang.
Saat ditanya mengapa siswa bisa berkerumun di depan ruang laboratorium komputer, guru yang dimaksud pun menjelaskan, jika para siswa itu masih menunggu guru yang akan mengajar jam pelajaran mereka.
Pada saat pertanyaan yang sama disampaikan kepada sekumpulan siswa, gubernur juga mendapatkan jawaban yang tidak jauh berbeda, masih menunggu guru untuk mengikuti Asessment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
“Tetapi kalian jangan berkerumun dan bergerombol, jaga jarak, dan jangan saling berpegangan, kalian sudah diajari protokol kesehatan belum untuk mengikuti PTM terbatas di sekolah,” kata gubernur balik bertanya.
Atas temuan ini, gubernur juga langsung menegur sejumlah guru yang ada di sekolah tersebut agar segera melakukan evaluasi. Ia juga meminta kepada semua guru agar tidak lelah mengedukasi protokol kesehatan.
“Saya minta, tolong soal prokes di lingkungan sekolah betul-betul dijaga, karena banyak orang tua yang masih merasa was-was, apakah putra-putri mereka aman di sekolah atau tidak,” tegasnya.
Tak hanya itu, gubernur juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dan semua kepala sekolah sering-sering ngecek ke lapangan. Karena kebiasaan baru saat ini memang perlu dilakukan agar peserta didik juga bisa membiasakan diri.
Bahkan seharusnya juga ada ada Satgas Covid-19 sekolah dan ada patroli. Ternyata sekolah yang dimaksud belum membentuk. “Jadi kalau melihat siswa berkerumun seperti itu dianggapnya hal yang biasa, padahal itu bahaya,” tegasnya.
Oleh karena itu, kepala sekolah SMPN 33 Semarang diwanti-wanti tidak boleh lagi ada kejadian serupa di kemudian hari. Termasuk meminta agara sekolah membentuk satgas guna mengefektifkan pengawasan di dalam lingkungan sekolah.
Juga meminta sekolah segera melakukan evaluasi total. Sebelumnya, gubernur juga menemukan kejadian serupa di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Maka ia minta segera diperbaiki dan jika nantinya pelanggaran prokes masih terjadi berkali-kali maka sekolah tidak boleh menggelar PTM.
“Karena dengan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran, sejatinya menunjukkan ketidaksiapan sekolah untuk menggelar PTM yang aman dan bisa melindungi seluruh yang ada dan beraktivitas di sekolah itu,” ujarnya.
Terpisah, salah satu guru SMPN 33 Semarang, Eni Kurniawati mengungkapkan, bakal segera menindaklanjuti permintaan gubernur dengan menggelar rapat evaluasi pelaksanaan prokes di lingkungan sekolahnya.
Termasuk saran dari gubernur kepada pihak sekolah untuk membentuk Satgas Covid-19 di lingkungan sekolah juga akan dilaksanakan secepatnya. Ia juga mengakui, sejumlah siswa tampak mengabaikan prokes yang telah disiapkan di lingkungan sekolah tersebut.
“Memang tadi saat sidak Pak Ganjar anak-anak belum bisa menjaga jarak. Nantinya akan kami perbaiki dan semua elemen yang ada di sekolah kami libatkan dan digerakkan dalam rangka menegakkan protokol kesehatan di lingkungan SMPN 33 Semarang ini,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
