REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat menjadi salah satu program pembangunan infrastruktur prioritas di kabupaten setempat.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Pemkab Bantul telah menetapkan program infrastruktur atau pembangunan sarana-prasarana fisik di Bantul masuk dalam prioritas, karena pemulihan ekonomi merupakan tema dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bantul.
"Pemulihan ekonomi yang didukung oleh infrastruktur berkualitas, dan di Bantul ini anggaran untuk membangun sarana-sarana fisik macam-macam, ada dari Dinas PU untuk membangun jalan jembatan, ada padat karya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," katanya.
Menurut bupati, kegiatan padat karya infrastruktur tidak hanya bermanfaat bagi tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai dalam wujud cor blok jalan, talud, dan drainase, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pekerja untuk bekerja pada proyek padat karya.
"Apalagi di tengah pandemi ini kita membutuhkan banyak sekali proyek yang bisa menyerap tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi padat karya kita rancang memiliki dua manfaat, membangun infrastruktur dan menyediakan lapangan pekerjaan," ujarnya.
Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti menambahkan salah satu sumber pembiayaan proyek padat karya infrastruktur bersumber dari APBD Bantul 2021 yang menyasar 103 lokasi tersebar di 17 kecamatan. Adapun serapan tenaga kerja mencapai 26 orang setiap lokasi kegiatan.
Data Disnakertrans Bantul menyatakan kegiatan padat karya APBD Bantul yang masih proses pekerjaan meliputi pekerjaan cor blok jalan 69 lokasi, talud 11 lokasi, talud jalan delapan lokasi, drainase tujuh lokasi, cor blok dan talud lima lokasi, drainase dan penutup dua lokasi, serta pembangunan gedung pertemuan.
Sebelumnya, kegiatan padat karya perluasan kerja Disnakertrans Bantul telah dilaksanakan melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau APBD DIY yang tersebar di 60 lokasi, dan pekerjaan sudah dirampungkan pada akhir Agustus 2021.
"Kalau yang dari APBD baru dimulai akhir Agustus karena jumlah lokasi kegiatan lebih banyak dibanding dari BKK, sehingga proses pendistribusian material memerlukan waktu yang lebih lama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
