REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai 25 Juli 2021. Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama menilai, penerapan PPKM Darurat belum memberikan dampak penurunan jumlah kasus.
Ia melihat, meski sempat terjadi penurunan angka itu lebih disebabkan jumlah sampel yang dites menurun, bahkan diakui pemerintah. Sedangkan, persentase jumlah kasus positif jika dilihat dari positivity rate cenderung stabil.
"Belum terlihat penurunan, kalaupun turun diikuti jumlah tes yang turun juga," kata Bayu, Jumat (23/7).
Bayu berpendapat, tinggi kasus positif dalam dua bulan terakhir tidak terkait efek gencar vaksinasi melainkan masyarakat yang abai protokol kesehatan. Jadi, bukan karena vaksin karena vaksin aman dan tidak akan menyebabkan sakit Covid-19.
"Yang mungkin terjadi pelaksanaannya yang tidak terkendali dan menyebabkan 5M tidak bisa dijaga," ujar Bayu.
Menurut Bayu, jumlah kasus yang meningkat kemungkinan sudah terjadi sejak lama namun tidak terpantau karena jumlah testing yang masih minim. Sebab, kita tidak pernah cukup testing, sehingga data yang ada tidak cerminkan yang sebenarnya.
Maka itu, kemungkinan pada Juni sudah tinggi kasusnya, namun banyak yang masih belum terdeteksi. Bahkan, diduga sejak Mei banyak kasus yang tidak terdeteksi sudah ada di masyarakat, sehingga bisa naik sangat tinggi saat memasuki Juli.
Ia menyarankan, pemerintah gencar melakukan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai. Namun, bila laju vaksinasi harian masih rendah, maka target September untuk herd immunity di Jawa-Bali akan sulit.
"Kecuali kita bisa dua juta sehari," kata Bayu.
Soal banyaknya kematian pasien di RS dan isoman di rumah, Bayu menambahkan, pemerintah perlu memperbanyak lokasi isolasi mandiri terpusat. Sehingga, bisa terpantau baik dan bisa diskrining lebih awal yang mengarah gejala berat.
"Pasien dengan gejala berat bisa terpantau dengan baik," ujar Bayu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
