REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Omset pedagang kaki lima (PKL) di DIY turun drastis selama diterapkannya PPKM darurat. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIY Mukhlas Madani mengatakan, penurunan omset PKL mencapai 70 hingga 80 persen.
Ia menyebut, bahkan ada PKL yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dikarenakan tidak beroperasi. Salah satunya di kawasan Malioboro yang mana kegiatan di kawasan tersebut dihentikan selama PPKM darurat.
"Selama PPKM (darurat) di Malioboro tidak berjualan, kekuatanya wisata maka jualannya sepi karena kunjungan sepi. di (Kabupaten) Gunungkidul dan Bantul bahkan banyak yang tidak berjualan, bahkan (pendapatan) minus karena tidak jualan, PKL kondisinya sangat terpuruk," kata Mukhlas kepada wartawan dalam wawancara yang digelar secara virtual, Jumat (9/7).
Di seluruh kabupaten/kota se-DIY, Mukhlas menyebut, setidaknya lebih dari 20 ribu PKL. Dua ribu lebih PKL diantaranya berada di kawasan Malioboro. Dari total 20 ribu PKL tersebut, katanya, 55 persen diantaranya tidak beroperasi.
PKL yang tidak beroperasi ini ada yang hanya sementara waktu dan ada yang belum dapat dipastikan sampai kapan tidak beroperasi. Hal ini dikarenakan mereka sudah tidak memiliki modal mengingat tidak adanya penghasilan.
"Ada yang tutup dan tidak tahu kapan mau buka karena modal habis untuk biaya hidup. Kita tidak tahu apa mereka bisa buka lagi atau tidak," ujarnya.
Mukhlas menuturkan, PKL di DIY saat ini sangat membutuhkan stimulus dari pemerintah. Pasalnya, belum ada bantuan yang diberikan pemerintah kepada PKL selama PPKM darurat, bahkan selama pandemi Covid-19.
"Karena sudah lama tidak berjualan, mereka butuh stimulus atau bantuan untuk biaya hidup seperti bantuan sembako dan sebagainya. Sampai hari ini bantuan itu belum ada untuk kami," jelas Mukhlas.
Pihaknya sendiri sudah pernah berkoordinasi dengan pemerintah terkait hal ini. Bahkan, pemerintah juga sempat meminta data terkait PKL yang terdampak. Data yang diminta, katanya, juga sudah diberikan. Namun, hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari pemerintah terkait hal tersebut.
"Sudah ada yang minta data-data itu seperti di Kabupaten Bantul, tapi sampai sekarang belum ada bantuan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
