REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo, Jawa Tengah, mendorong agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi digital untuk menekan angka inflasi, khususnya sektor pangan. Sebab, selama pandemi Covid-19 aktivitas masyarakat dibatasi sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo, Nugroho Joko Prastowo mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 berpengaruh terhadap inflasi karena adanya pembatasan.
"Dengan adanya pembatasan aktivitas berkurang, pedagang jangkauannya juga berkurang, sehingga platform digital diharapkan menolong," kata Nugroho kepada wartawan di Balai Kota Solo seusai Rakornas TPID secara daring, Rabu (25/8).
Nugroho menjelaskan, dalam Rakornas TPID tersebut Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada TPID kabupaten/kota untuk meningkatkan peran UMKM terutama yang bergerak di sektor pangan dalam menjaga inflasi. Sebab, saat ini banyak inflasi yang bersumber dari pangan sehingga perlu ditingkatkan peran UMKM pangan.
Salah satunya, melalui platform digital yang bisa dimanfaatkan UMKM. "Beliau juga menyampaikan kita harus terus menjaga inflasi di tengah pandemi ini terutama inflasi pangan. Karena dalam kondisi seperti ini terjadi indikasi penurunan daya beli masyarakat karena adanya pembatasan-pembatasan. Sehingga harus dipastikan oleh TPID untuk kecukupan kebutuhan pokok tadi," terang dia.
Menurutnya, penggunaan platform digital oleh UMKM di Solo terus meningkat karena sudah banyak kerja sama dengan pihak lain. Dia berharap penggunaan platform digital oleh UMKM terus ditingkatkan.
"Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sebagai solusi dalam masa pandemi dengan digitalisasi otomatis ekonomi akan tetap berjalan dibandingkan hanya mengandalkan offline. Ini akan meningkatkan aktivitas dan pendapatan dan akhirnya daya beli masyarakat naik," ungkapnya.
Selain itu, UMKM perlu melakukan terobosan-terobosan dalam hal pemasaran. Selain fokus pada pemasaran domestik, UMKM juga diminta menjajal pasar ekspor. Hal itu diharapkan meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, inflasi indeks harga konsumen (IHK) di Solo pada Juli 2021 sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga antara lain, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan.
Kemudian, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, di tengah pandemi seperti ini mau tidak mau UMKM dipaksa untuk menggunakan teknologi digital. "Digitalisasi sangat krusial sekali. Yang paling penting masalah inflasi di Kota Solo masih terkendali," kata Gibran.
Gibran menyebut, salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan untuk menekan inflasi yakni di bidang kesehatan. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan harga tes swab PCR dinilai bakal berkontribusi menekan angka inflasi.
"Yang jelas turunnya hampir setengah, ini akan berpengaruh pada inflasi. Di Solo rumah sakit paling banyak se-Solo Raya, dan kita dijadikan rujukan selama PPKM, ini jadi tantangan bagi Kota Solo untuk pengendalian inflasi bidang kesehatan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
