Ahad 11 Apr 2021 22:44 WIB

BNPB Kucurkan Dana Siap Pakai Rp 1 Miliar untuk Gempa Malang

Bantuan rumah bisa diperoleh dengan cara pemerintah daerah mengajukannya kepada BNPB.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Muhammad Fakhruddin
Kepala BNPB Doni Monardo saat meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Malang, Ahad (11/4).
Foto: Republika/Wilda Fizriyani
Kepala BNPB Doni Monardo saat meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Malang, Ahad (11/4).

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengucurkan dana siap pakai Rp 1 miliar untuk bencana gempa Malang. Dana yang disalurkan kepada pemerintah provinsi melalui BPBD Jatim ini dipersiapkan untuk membantu dapur lapangan.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya tidak hanya menyiapkan bantuan dana Rp 1 miliar untuk bencana Malang. BNPB telah menyiapkan langkah lain mengenai rumah warga yang rusak sedang dan ringan. "Itu bisa dibangun secara swakelola," kata Doni kepada wartawan di Kabupaten Malang, Ahad (11/4).

Bantuan rumah bisa diperoleh dengan cara pemerintah daerah mengajukannya kepada BNPB. Nama dan alamat warga termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus disertakan. Lalu sebelum ini diusulkan, pemerintah daerah harus mencantumkan daftar nama di desa atau kelurahan. 

Pendaftaran nama di tingkat desa atau kelurahan penting dilakukan agar warga bisa menilai pihak yang berhak mendapatkan bantuan stimulan rusak berat, sedang dan ringan. Pasalnya, jumlah bantuan yang diberikan berbeda karena menyesuaikan tingkat kerusakan rumah. "Untuk rusak berat, pemerintah pusat menyiapkan dana stimulan Rp 50 juta. Rusak sedang, Rp 25 juta dan ringan Rp 10 juta," jelas dia.

 

Untuk rumah yang rusak berat, akan mendapatkan bantuan dari unsur Polri dan TNI serta Kementerian PUPR. Dengan demikian, proses pembangunan rumah bisa berjalan cepat. Bahkan, Doni menargetkan perbaikan rumah dengan kerusakan sedang dan ringan bisa dilakukan secepat mungkin.

Pada kesempatan sama, Doni kembali mengingatkan bahwa pantai selatan Jawa termasuk salah satu wilayah yang berisiko tinggi terkena gempa. Oleh karena itu, warga tidak boleh panik dan tetap tenang. Kemudian program pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang dibantu BMKG, BNPB serta Basarnas didukung TNI dan Polri harus lebih sering dilakukan. 

"Tidak membuat warga panik, tetapi ini bagian dari kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita. Karena sebagian wilayah nasional kita adalah daerah yang punya risiko tinggi untuk mengalami gempa dan tsunami," jelasnya.

Selanjutnya, warga harus mendapatkan pelatihan dan edukasi untuk bisa mempersiapkan serta meningkatkan literasi kebencanaan. Tak terkecuali dengan menggali kearifan lokal di masing-masing daerah. Dalam hal ini termasuk mencari ide dan inisiatif apabila dukungan yang menyangkut infrastruktur dan teknologinya terbatas. 

Seperti halnya kalau malam hari di pinggir pantai dan daerah risiko gempa besar, maka warga bisa menyiapkan sejumlah kaleng. Kaleng bekas ditempatkan di tempat tidur sehingga ketika ada goyangan akan jatuh. Langkah ini dapat menjadi alarm untuk warga sehingga tidak perlu menunggu pemberitahuan dari pemerintah.

Doni juga berharap piket seperti Siskamling dapat berjalan kembali di setiap malam. Warga dapat berjaga untuk antisipasi risiko yang muncul, baik curah hujan tinggi maupun gempa yang besar. Dengan adanya piket ini, akan bisa menyelamatkan banyak jiwa.

 "Jadi kewaspadaan, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun dari masyarakat sendiri. Nah kepemimpinan para kepala desa, ketua RT, RW ini penting sekali sehingga bisa mengajak masyarakat lebih siap menghadapi risiko yang terjadi," ucap dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement