REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah mengajak perusahaan-perusahan swasta maupun milik negara yang ada di daerah untuk terlibat aktif dalam penanganan stunting. Keterlibatan mereka penting agar target pengurangan angka stunting sebesar 14 persen dapat tercapai.

Permintaan tersebut disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dalam Webinar dan Dialog Apresiasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (7/6/2022 ) di Medan, Sumut. Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri ratusan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari seluruh wilayah di Indonesia.

Selain Muhadjir sebagai narasumber dialog, hadir juga Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Muhadjir Effendi mengakui angka stunting di Indonesia masih tinggi. Pemerintah menargetkan tahun 2024 stunting turun menjadi 14 persen. Khusus untuk tahun ini minimum 3,2 persen. "Padahal agar Indonesia menjadi negara maju, maka stunting harus 5 persen," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan keterlibatan perusahaan swasta dan BUMN di daerah diperlukan agar percepatan penurunan stunting bisa segera tercapai. Menurutnya, semua perusahaan dipastikan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dialihkan untuk program penanganan stunting.

"Begitu pula kalau di daerah saudara ada BUMN, ajak mereka untuk ikut terlibat. Silakan kirim surat ke saya, nanti saya akan bantu kordinasikan dengan Menteri BUMN," ungkap Menko saat menjawab dialog dengan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.

Muhadjir mengatakan untuk mempercepat penurunan stunting sejumlah kementerian terlibat seperti Kemenkes, Kemenag, dan Kemensos. "Sebentar lagi ada Kemenaker dan Kementerian Koperasi dan UKM juga akan dilibatkan,"  terang Muhadjir  yang juga Wakil Ketua Bidang Pelaksanaan TPPS.

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengakui saat ini angka stunting di wilayahnya sekitar 14 persen. Jumlah tersebut tersebar di 10 desa dan kelurahan di Asahan.

"Setiap daerah untuk penanganan stunting berbeda. Oleh sebab itu butuh keterlibatan perguruan tinggi untuk terlibat dalam riset sehingga penanganan dapat sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut," papar Taufik.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengapresiasi rencana pemerintah untuk mendistribusikan alat pengukur stunting langsung ke Posyandu. Alat tersebut terdiri alat penimbang bayi dan pengukur tinggi badan. "Ini tentu sangat membantu dalam menekan angka stunting, " katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika