Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Baleg Akui UU ITE tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Selasa 05 Jul 2022 16:05 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berbicara saat memimpin rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V soal perkoperasian dan Bab VII soal dukungan riset serta inovasi.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berbicara saat memimpin rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V soal perkoperasian dan Bab VII soal dukungan riset serta inovasi.

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Baleg DPR berharap segera merevisi UU ITE untuk memberi jaminan perlindungan rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengamini banyaknya polemik dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun menurutnya, sebuah produk hukum memang tak sepenuhnya bisa memuaskan semua pihak.

"Teman-teman tidak mungkin mendapatkan sebuah rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang bisa memuaskan banyak pihak," ujar Supratman dalam audiensi dengan Paguyuban Korban UU ITE, Selasa (5/7/2022).

Baca Juga

Karena hal tersebutlah, menjadi tugas semua pihak untuk meminimalisir disalahgunakannya UU ITE. Salah satunya lewat Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021, yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang menggunakan UU ITE.

"Pemerintah menjamin, kenapa kami stuck di parlemen, karena pemerintah yang menjamin untuk itu, mengambil inisiatif untuk itu, terhadap tindakan restorative justice terhadap aparat kepolisian," ujar Supratman.

Anggota Baleg Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Nadlifah mengaku miris dengan banyaknya korban dari UU ITE. Apalagi mayoritas dari mereka hanyalah berupaya menyampaikan kritik dan protes atas suatu kebijakan.

"Jujur saya miris sekali, miris sekali. Nah, saya sepakat sekali bahwa Undang-Undang ITE ini untuk segera direvisi, sehingga memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyat Indonesia,"  ujar Nur.

Anggota Baleg Fraksi Partai Gerindra Romo HR Muhammad Syafii menjelaskan, produk undang-undang harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam UU ITE, ketiga hal tersebut dinilainya tak terpenuhi.

"Kenapa tadi saya bilang tidak tercapai? Dari semua yang memberikan kesaksian dalam persidangan ini, itu menunjukkan ketidakpastian hukum, semua menunjukkan ketidakadilan, dan terasa tidak bermanfaat," ujar Romo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA