REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kerjasama PAM Jaya dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta yang ditandatangani pada tahun 1997 dinilai merugikan pihak pemerintah.
Kerjasama selama 25 tahun yang berdasarkan prinsip full cost recovery ini dirasa sangat menguntungkan swasta. Demikian dikatakan oleh Tommy AM Tobing, Koordinator Tim Advokasi Hak atas Air, Selasa (13/9).
Sistem pembayaran dibedakan antara tarif air dan tarif jasa imbalan operator. Sistem imbalan dilakukan dengan cara pembayaran pada kebutuhan keuangan pihak swasta mulai dari biaya modal, operasional dan keuntungan oleh konsumen. Sistem tarif air digunakan untuk membayar kebutuhan PAM Jaya dan Badan Regulator PAM Jaya.
"Untuk menjaga cash flow operator selalu positif, maka diupayakan agar nilai tarif selalu dapat melebihi nilai imbalan air. Hal ini akan menimbulkan masalah jika nilai tarif lebih kecil dari nilai imbalan yang akan mengakibatkan kekuarangan bayar atau defisit," kata Tommy.
Sampai bulan Juli 2011, defisit dengan Palyja sudah mencapai Rp 321.75 M. Hasil simulasi oleh PAM Jaya, jika dilanjutkan kerjasama sampai 25 tahun, maka PAM akan menglami defisit sebesar 18,2 T. Hutang ini pada saatnya akan membebani keuangan negara.
"Membedakan antara imbalan dan tarif, swasta menghindari resiko usaha. Mereka tidak memerhatikan kemampuan bayar konsumen. Kalau mengikuti perhitungan swasta, maka di tahun 2022 tarif air yang harus dibayar sekitar Rp 22.000 per kibik," jelas Tommy.
Menurut Tommy, nilai denda dan sanksi yang ditetapkan kepada operator swasta tak sebanding dengan kerugian yang dialami PAM Jaya. Ketidakmampuan target satu persen akibat kebocoran, swasta hanya dihukum denda sebanyak Rp 80 juta, padahal kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 11.3 M.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
