REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Palestina pesimis bahwa kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Israel akan membawa terobosan politik.
Seorang pejabat Palestina yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, Amerika Serikat telah melanggar janjinya dalam mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Warga Palestina mengatakan, permintaan pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur, atau pencabutan klasifikasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai organisasi teroris tidak pernah terdengar.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan, kunjungan Amerika Serikat ke Israel dan Arab Saudi memiliki misi terkait normalisasi hubungan.
"Kami tidak memiliki harapan bahwa kunjungan itu akan mencapai terobosan politik. Kami akan mendengarkan lebih banyak janji dan janji. Kunjungan ini tentang normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi," kata seorang pejabat senior Palestina.
Biden dijadwalkan melakukan perjalanan ke Israel, Tepi Barat, serta Arab Saudi pada 13-16 Juli. Biden akan bertemu dengan para pemimpin Israel, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Seorang juru bicara Kantor Urusan Palestina Amerika Serikat mengatakan, Washington percaya solusi dua negara adalah cara terbaik bagi Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik.
Amerika Serikat juga berkomitmen untuk membuka kembali konsulat, yang dinilai oleh orang-orang Palestina sebagai pengakuan implisit atas status Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina masa depan.
Dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Kamis (30/6/2022), Abbas mendesak pemerintah AS menekan Israel untuk mempertahankan status quo di Yerusalem Timur dan kompleks Masjid Al Aqsa Palestina.
Israel menolak tuduhan bahwa mereka telah mencoba mengubah status quo. Palestina mengatakan, kegiatan pemukiman Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat mengancam prospek solusi dua negara. "Abbas berkata kepada Blinken bahwa situasinya tidak bisa terus seperti ini," kata pejabat senior itu.
Para pejabat Amerika Serikat menolak tudingan bahwa, pemerintahan Biden telah melanggar janjinya kepada Palestina. Pemerintahan Biden telah menunjukkan perubahan kebijakan setelah lengsernya mantan Presiden Donald Trump.
Terlepas dari kekecewaan Palestina, Biden telah membuka kembali jalur komunikasi dengan Otoritas Palestina. Bahkan Washington juga mengkritik perluasan pemukiman Israel yang tidak sejalan dengan prospek perdamaian.
“Ingatlah bahwa kami memasuki situasi di mana hubungan kami dengan Palestina benar-benar terputus (oleh pemerintahan Trump). Jadi kami mengembalikan pendanaan, membangun kembali hubungan, dan akan ada lebih banyak lagi yang akan datang,” ujar seorang pejabat senior Biden.
Seorang analis politik di Gaza, Talal Okal, mengatakan, fokus Washington pada peningkatan kerja sama keamanan antara Israel dan negara-negara Arab justru menjauhkan resolusi masalah Palestina. "Biden tidak akan melakukan apa pun untuk mengubah realitas yang ada. Tidak ada resolusi untuk konflik Palestina-Israel," ujarnya.
Kunjungan Biden terjadi di tengah meningkatnya spekulasi tentang masa depan Abbas yang telah memerintah dengan dekrit sejak 2005.
Selain itu, tekanan Amerika Serikat terhadap Israel juga meningkat, salah satunya terkait dengan peristiwa penembakan fatal yang menewaskan jurnalis veteran Aljazirah, Shireen Abu Akleh dia meliput serangan tentara Israel di Kota Jenin, wilayah pendudukan Tepi Barat.
Analis politik Hani Al-Masri mengatakan, dengan jalan politik yang tidak pasti ke depannya, ada sedikit kemungkinan Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi untuk Palestina. "Harapan, jika ada, tersapu oleh perubahan baru di Israel, di pemerintahan dan parlemen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
